JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, lebih dari 80 negara telah siap menerima kebijakan wajib sertifikasi halal di Indonesia, pada Oktober mendatang.
Kesiapan itu, dibangun melalui beragam sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan Indonesia kepada komunitas halal internasional.
“Ada 80 negara yang siap menerima kebijakan wajib halal di Indonesia pada Oktober mendatang,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kepada media usai penutupan perhelatan internasional ‘The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026’, di Jakarta, Minggu malam (20/9/26).
Menurut Haikal Hasan, H20 2026 menjadi salah satu wadah strategis untuk memperluas pemahaman komunitas halal internasional mengenai kebijakan wajib halal di Indonesia.
Forum yang diikuti 48 negara tersebut juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga halal dari berbagai negara.
“Pertemuan ini merupakan satu wadah untuk memperluas pengetahuan tentang wajib halal di Indonesia pasa Oktober 2026. Itu artinya, dunia telah menerima, dunia telah siap,” ujarnya.
Haikal Hasan menegaskan, kesiapan Indonesia untuk melaksanakan wajib sertifikasi halal juga tidak berubah. Pemerintah akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan terus membangun kesiapan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Di dalam negeri tentu saja sudah siap. Kebijakan wajib halal ini akan kita laksanakan. Tidak akan mundur,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Penerapan kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Jadi sekarang waktunya kita terapkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)