Kejar Peserta JKN 98 Persen, Menko PMK Luncurkan Inpres No 1/2022

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Inpres yang ditetapkan pada 6 Januari 2022 itu merupakan afirmasi kebijakan, guna mengejar ‘universal coverage’ atau cakupan semesta, dengan target peserta hingga 98 persen.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan, pemerintah menargetkan minimal 98 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada 2024. Untuk itu, kita butuh afirmasi kebijakan agar target bisa tercapai,” kata Muhadjir Effendy dalam peluncuran Inpres Nomor 1 Tahun 2022, yang digelar hybrid dari Jakarta, Kamis (3/2/22).

Hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Deputi Bidang PMK Sekretaris Kabinet Yuli Harsono, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Andie Megantara, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Pejabat yang hadir secara daring adapah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para pimpinan kementerian/lembaga, anggota DJSN, anggota BPJS Kesehatan, serta seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Menko PMK optimis target tersebut bisa tercapai pada 2024 jika didukung para pihak. Data kepesertaan JKN, sebagaimana dilansir BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 235,7 juta orang (86,17 persen) pada 2021 dan target pada 2022 sebanyak 244,9 juta orang (89,5 persen).

“Sebelum penerbitan Inpres ini sudah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2020. Yaitu mengaitkan pembayaran iuran peserta mandiri dengan pelayanan publik.

“Tujuan penerbitan Inpres untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya dalam program JKN-KIS dan meningkatkan kepatuhan guna mendorong peningkatan kepesertaan. Selain meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan menjamin keberlangsungan program JKN.

“Inpres ini mengamanatkan kepada 30 kementerian/lembaga, termasuk gubernur, bupati, walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN,” ucap mantan Mendikbud tersebut.

Merujuk pada amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2022 itu, Menko PMK mendapat tugas untuk koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan kepada Presiden setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Selain pelaksanaan rencana aksi 30 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah sebagai tindak lanjut Inpres.

“Peluncuran Inpres ini diharapkan bisa menjadi awal membangun komitmen dengan para menteri dan pimpinan 30 kementerian/lembaga, termasuk para gubernur, bupati, walikota untuk bersama-sama melaksanakan Inpres dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Setelah peluncuran ini, tim Kemenko PMK bersama tim Sekretaris Kabinet dan tim Kantor Staf Presiden akan menyusun dan merumuskan rencana aksi masing-masing kementerian/lembaga, termasuk rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan dimulai tahun ini hingga 2024.

“Lewat Inpres ini, Presiden ingin memastikan setiap penduduk mendapat perlindungan jaminan sosial melalui program JKN. Karena itu, pemerintah berharap Inpres dapat dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya Komisi IX DPR RI sehingga target diwujudkan secara bersama,” kata Menko PMK menandaskan. (Tri Wahyuni)