JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 3 persen per tahun. Dengan demikian, target 14 persen pada 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN bisa tercapai.
“Pemerintah menyiapkan beberapa langkah intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Tanah Air,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, Kamis (20/1/22).
Hadir dalam rapat, antara lain, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Johnny G Plate, Wakil Menag Zainut Tauhid, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala KSP Moeldoko dan Kepala BPS Margo Yuwono.
Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 menunjukkan, prevalensi stunting saat ini masih di angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting sebenarnya sudah turun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Muhadjir menambahkan, intervensi akan dilakukan melalui Puskesmas dan Posyandu. Dipastikan, intervensi itu sesuai target sasaran, yaitu perempuan yang sedang hamil dan bayi sesudah dilahirkan.
“Sebelum kelahiran, intervensi berupa distribusi tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi bagi ibu hamil kurang gizi kronik, serta melengkapi puskesmas dengan peralatan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil,” ujarnya.
Sedangkan intervensi pasca kelahiran, berupa pemenuhan konsumsi protein hewani bagi balita, revitalisasi proses rujukan balita ‘weight faltering’ dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta revitalisasi, melengkapi, dan digitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.
“Nanti Menkes yang akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh Posyandu di Indonesia. Jumlahnya, sekitar 240 ribu Posyandu,” ucap Menko PMK.
Upaya lainnya adalah revitalisasi proses rujukan balita ‘weight faltering’ dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS tentang stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.
Menko PMK berharap, beragam intervensi yang dilakukan pemerintah akan mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen. “Untuk itu, perlu sinergi anggaran antar K/L, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021,” ucapnya menegaskan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberi arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik. Ada pembukaan dan penguncian anggaran, sesuai tujuan dari penanganan stunting ini.
“Jika ada pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. Kunci baru bisa dibuka lewat panduan dari Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan analisis data dan Tim Sekretariat Bersama di Kemenko PMK,” katanya.
Muhadjir kembali menegaskan, penanganan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih dengan isu penanganan stunting ini.
“Karena itu, dibutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)
