Kejati Banten, Tahan Tiga Mantan Direktur Bank BJB Syariah

0

 

BANTEN (Suara Karya) – Tiga mantan Direktur Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banten, beberapa saat setelah ditetapkan sebagai tersangka Kamis, 17 Februari 2022. Ketiganya masing-masing inisial TS,  mantan Direktur Pembiayaan BJB Syariah Pusat tahun 2016 juga selaku Komite Pembiayaan/Pemutus Kredit. 

Selanjutnya, HA, Direktur Operasional BJB Syariah Pusat tahun 2016, selaku Komite Pembiayaan/Pemutus Kredit. Kemudian, YG, Direktur Dana dan Jasa sekaligus Plt. Direktur Utama BJB Syraiah Pusat tahun 2016, juga selaku Komite Pembiayaan/Pemutus Kredit.

Selain pejabat Bank Daerah Jabar itu, pihak kejaksaan juga menahan Direktur PT. HS sebagai penerima Kredit  Rp11 miliar,  dari BJB Syariah tahun 2016. “Keempatnya ditahan selama 20 hari ke depan,  sejak ditetapkan, seebagai tersangka,” kata Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Herbon Siahaan, Jumat 18 Februari 2022.

Kasus ini berawal, dari pemberian kredit Kapal kepada PT HS dari BJB Syariah yang nilainya Rp 11 miliar, pada tahun 2016.  “Berdasarkan bukti yang cukup, TS, YG, dan HA telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi, karena telah menyetujui pemberian kredit pembiayaan pembelian Kapal yang tidak sesuai prosedur,” ujar Ivan.

Menurut Ivan, peristiw terjadi pada 27 Juni 2016. Pada saat itu, tersangka TS, HA, dan YG selaku Komite Pembiayaan pada BJB Syariah Pusat menyetujui pengajuan pembiayaan PT. HS atas pembelian Kapal sebesar Rp11 miliar, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penyidikan, persetujuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

“Namun belakangan kredit yang dikucurkan BJB Syariah macet dan jaminan Kapal pun tidak diketahui keberadaannya,” jelasnya.

Mengenai kerugian Negara katanya, masih dilakukan proses audit. Sementara tersangka HH dari pihak Swatsa belum dilakukan penahanan karena tidak hadir saat pemeriksaan.

“Para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari ini, 17 Februari 2022 sampai dengan 08 Maret 2022,” tegasnya.

Pasal yang disangkakan terhadap tersangka, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Penulis : Wisnu Bangun