Kemdikbud Ajukan Revisi PP 57/2021 terkait Substansi Kurikulum Wajib

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan  (SNP). Revisi itu guna menghindari kesalahpahaman terkait substansi kurikulum wajib.

“Saya berterimakasih atas atensi  masyarakat terkait PP Nomor 57/2021 yang belum lama ini diterbitkan. Guna menghindari kesalahpahaman, kami ajukan revisi terhadap PP tersebut ,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (16/4/2021).

Nadiem menjelaskan, pemerintah membuat PP Nomor 57/2021 untuk digunakan sebagai landasan atas pelaksanaan asesmen nasional pada September 2021. “Jadi, tak ada maksud mengubah muatan wajib sama sekali, maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi,” ucapnya.

Ditambahkan, PP SNP itu disusun dengan merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dalam UU tersebut.

Namun, diakui Nadiem, pengaturan kurikulum wajib pada jenjang pendidikan tinggi telah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut menyebutkan mata kuliah wajib Pancasila, bahasa Indonesia dan lainnya.

“Memang tidak secara eksplisit disebutkan jika mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia itu wajib dalam PP tersebut. Karena kata wajib untuk dua mata kuliah tersebut sudah termaktub dalam UU No 12/2012 tentang Dikti,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Nadiem, dikeluarkannya kata wajib untuk mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia dalam PP SNP menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Seakan-akan, kedua mata kuliah tersebut bukan lagi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

“Nah mispersepsi inilah yang akan kami luruskan. Kemdikbud akan mengajukan revisi terhadap PP No 57/2021 tersebut,” ucap Nadiem.

Ditegaskan, Pancasila dan bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal itu terlihat pada seluruh objektif dari program Merdeka belajar yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari transformasi pendidikan.

“Pengenalan, pemahaman dan aplikasi dari Pancasila menjadi pilar utama dalam transformasi pendidikan kita,” kata Nadiem seraya meminta do’a agar proses revisi dalam berlangsung lancar. (Tri Wahyuni)