Kemdikbud Bentuk Satgas Zonasi guna Sinkronisasikan Kebijakan 

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  membentuk satuan tugas (satgas) kebijakan zonasi. Satgas akan melakukan tugas koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan diterapkan secara maksimal.

“Satgas ini dibentuk bukan untuk mengurusi PPDB (penerimaan peserta didik baru) saja, tetapi juga tugas lainnya,” kata Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi usai pertemuan dengan Kepala LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) se-Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Disebutkan, tugas Satgas lainnya seperti redistribusi guru, pemenuhan sarana dan prasarana, pelatihan guru hingga bantuan pendidikan lainnya. Termasuk melakukan
sinergi untuk melihat potensi yang ada di pusat dan daerah.

“Dengan adanya Satgas, diharapkan kebijakan zonasi dapat diterapkan secara maksimal. Kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia dapat segera terwujud,” ucap Didik.

Ditanya Satgas juga melakukan tugas monitoring dan evaluasi (monev), Didik mengatakan, untuk sementara monev baru dilakukan pada PPDB. Karena masih banyak daerah yang belum menerapkan kebijakan zonasi secara maksimal.

“Saat ini Satgas tengah mengumpulkan temuan terkait PPDB dan penanganannya sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Koordinasi akan dilakukan antara Satgas pusat dengan daerah,” katanya.

Di Satgas Pusat, koordinasi ditangani langsung Sekjen Kemdikbud, sedangkan Koordinator Satgas Daerah dipegang kepala LPMP. Satgas Daerah akan membantu kerja pemerintah daerah masing-masing dalam penerapan kebijakan zonasi.

“Nanti Satgas Daerah yang akan melakukan intervensi. Misalkan pusat punya uang sekian dan daerah punya uang sekian. Lalu dana itu akan digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.

Ditegaskan, inti dari kebijakan zonasi adalah semua anak Indonesia harus memperoleh pendidikan. Siswa dari keluarga miskin diprioritaskan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri di zona terdekat rumahnya. Sehingga mereka tak perlu mengeluarkan biaya transportasi lagi.

“Kebijakan zonasi ini sangat fleksibel. Poinnya, setiap zona harus memiliki minimal 1 sekolah negeri. Tak ada pagi sekolah favorit, karena nantinya semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama,” kata Didik menandaskan. (Tri Wahyuni)