Kemdikbud Dorong Pertukaran Mahasiswa Skema Full Credit Transfer

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendorong kampus untuk kegiatan pertukaran mahasiswa dengan skema full credit transfer. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka, yaitu hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studinya.

“Skema pertukaran mahasiswa seperti itu sudah banyak dilakukan oleh kampus di luar negeri. Hal yang sama juga akan kami terapkan di Indonesia,” kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdikbud, Nizam dalam acara sosialisasi kebijakan Kampus Merdeka di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Lewat kegiatan pertukaran mahasiswa, Nizam berharap, wawasan dan semangat mahasiswa atas keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) akan semakin kuat. Hal itu diperlukan ditengah menurunkan jiwa nasionalisme di kalangan mahasiswa.

Untuk itu, kata Nizam, kampus mulai dari sekarang mencari kampus lain yang bisa diajak kerja sama dalam bentuk konsorsium keilmuan. Kampus kemudian dapat mengalokasikan kuota bersifat resiprokal untuk mahasiswa yang masuk (inbound) dan sejumlah mahasiswa yang keluar (outbound).

“Mahasiswa yang melakukan program pertukaran dapat mengikuti mata kuliah yang setara dengan mata kuliah dan sks di kampus asalnya,” ujarnya.

Selain kegiatan pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri, Nizam menambahkan, kegiatan lainnya yang dapat dilalukan adalah magang, proyek pada program pengabdian di desa, mengajar di sekolah, penelitian, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen atau proyek kemanusiaan.

Pelaksana tugas Kepala LLDikti Wilayah III, M Samsuri menyatakan dukungannya atas kebijakan Kampus Merdeka. Karena esensi dari kebijakan itu adalah meningkatkan kampus dan lulusannya. Karena itu, sistem pendataan lulusan perguruan tinggi sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

“Prosesnya dibuat lebih mudah, tetapi mutu perguruan tinggi dan lulusannya harus menjadi prioritas. Pendataan lulusan harus dilakukan kampus secara serius,” kata Samsuri.

Pada kesempatan yang sama, Plt Dirjen Dikti Nizam menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama 74 perguruan tinggi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Kerja sama itu dilakukan guna memaksimalkan verifikasi dan validasi atas pengelolaan data calon mahasiswa, mahasiswa, calon tenaga pendidik, tenaga pendidik dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama ini dikakukan untuk sinkronisasi dan pemanfaatan data secara bersama. Karena pada akhirnya, setiap program yang digarap pemerintah menggunakan single identity number. “Satu penduduk, satu alamat, satu identitas. Di masa depan, tidak perlu banyak nomor, cukup gunakan nomor induk kependudukan” kata Zudan menandaskan. (Tri Wahyuni)