Kemdikbud Dukung Penurunan Kuota Mahasiswa Baru Jalur Undangan

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  Muhadjir Effendy mendukung rencana penurunan kuota Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) atau jalur undangan. Dengan demikian, persaingan masuk PTN jadi lebih sehat dan adil.

“Ini selaras dengan konsep zonasi yang dikembangkan Kemdikbud. Karena tak ada lagi pengistimewaan bagi sekolah tertentu. Semua sekolah akan diperlukan sama,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (23/10).

Muhadjir berharap sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN berbasis akreditasi sekolah ditiadakan. Sistem semacam itu telah menciptakan kastanisasi di lembaga pendidikan.

“Sekolah dengan akreditasi A dan B mendapat perlakuan istimewa, tak hanya soal anggaran tetapi juga kesempatan lebih besar untuk diterima di PTN lewat jalur undangan atau SNMPTN,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Mendikbud, sekolah dengan akreditasi A atau B diperebutkan siswa. Tak peduli orangtua harus melakukan tindakan tak terpuji, yang penting anaknya bisa masuk sekolah dengan peluang yang lebih besar masuk ke PTN lewat jalur undangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memutuskan untuk menurunkan kuota mahasiswa jalur SNMPTN dari minimal 30 persen menjadi 20 persen pada proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2019.

Menurut Sekretaris Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Joni Permana, ada diferensiasi antara nilai rapor di sekolah dengan prestasi selama mengikuti perkuliahan di kampus.

“Setelah dievaluasi ternyata ada sekolah tertentu yang kolerasinya tidak nyambung antara nilai rapor dan prestasi di kampus. Hanya 20 persen dari mereka yang nilai rapornya bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Joni menduga ada indikasi kecurangan dan ketidakjujuran dari pihak sekolah saat mengisi nilai di Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS). Karena siswanya memiliki nilai yang mirip satu sama lain.

“Biasanya hanya 20 persen saja siswa pintar dalam satu kelas siswa, sisanya memiliki nilai rata-rata atau dibawahnya. Menariknya, sekolah cenderung memasukkan nilai tinggi untuk siswanya dalam PDDS. Jadi terlihat sudah tidak logis lagi,” kata Joni yang juga Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu menandaskan. (Tri Wahyuni)