Kemdikbud Gelontorkan Dana Ratusan Miliar untuk Rehabilitasi Gedung SD

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelontorkan dana lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD). Prosesnya akan melibatkan masyarakat.

“Dana Rp100 miliar itu nantinya dipergunakan untuk membangun 15 unit sekolah baru (USB) dengan anggaran Rp 32,9 miliar dan rehabilitasi 53 SD sebesar Rp67,1 miliar,” kata Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud, Khamim di Tangerang Selatan, Minggu (28/10/2018).

Khamim menjelaskan, dana rehabilitasi itu diberikan ke sekolah terpilih. Diharapkan, rehabilitasi tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing zonasi. “Upaya ini dilakukan untuk mendukung program zonasi yang digagas Mendikbud,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Khamim, pihaknya menggelar lokakarya supervisi dan evaluasi proses pembangunan USB dan rehabilitasi SD pada 25-28 Oktober guna memastikan bangunan sekolah itu dibuat dengan kualitas yang baik.

Ditambahkan, penggunaan anggarannya pun sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, akuntabilitas pelaporan keuangannya dapat tercapai. “Hasil laporan menunjukkan pembangunan tahap pertama ini prosesnya sudah lebih dari 50 persen. Bahkan ada yang 60 hingga 80 persen,” tuturnya.

Program pembangunan USB dan renovasi SD dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian teknik bangunan yang ditunjuk Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud sebagai tim teknis perencana dan pengawas serta masyarakat.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baedhowi yang hadir sebagai narasumber dalam lokakarya itu menilai tepat pembangunan dan renovasi sekolah yang dilakukan secara swakelola. Karena hal itu bisa menjadi program pemberdayaan masyarakat.

“Guru merasa ilmunya jadi bermanfaat. Begitupun siswanya, mereka jadi punya tempat untuk melatih keahlian yang diajarkan sekolah,” ucap Baedhowi.

Ditambahkan, proses pembangunan dan renovasi sekolah yang melibatkan warga sekitar sekolah akan menimbulkan rasa memiliki pada sekolah tersebut. Sehingga hal itu mendorong tanggung jawab dalam peningkatan kualitas bangunan.

Dari segi keuangan, lanjut Baedhowi, program renovasi dan pembangunan SD secara swakelola juga lebih efisien. Dana yang diterima sekolah bisa mencapai 90 persen setelah pajak, dibanding jika renovasi sekolah dilakukan pihak ketiga atau pemborong.

Hal senada dikemukakan mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).Indrajati Sidi. Hal itu bisa menjasi solusi bersama bagi berbagai pihak. “Dalam membangun ruang kelas, tak perlu kontraktor yang rumit. Pelibatan warga sekitar juga akan memberi hasil baik sesuai keinginan sekolah penerima bantuan,” ujarnya.

Indrajati berharap renovasi sekolah secara swakelola ini diaplikasikan juga untuk renovasi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Dengan demikian, pembangunan dan renovasi gedung sekolah memberi hasil optimal. (Tri Wahyuni)