JAKARTA (Suara Karya): Mulai tahun ajaran 2019/2020, pemerintah akan menghapus Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Data siswa akan dialihkan ke Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Siswa nantinya hanya punya 1 indentitas, yang mana datanya bisa diakses lewat NIK atau Nomor Induk Kependudukan,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy usai pertemuan dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), di Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Dijelaskan, rencana pengintegrasian data dari NISN menjadi NIK telah tercantum dalam nota kesepahaman antara Kemdikbud dengan Kemdagri yang ditandatangani beberapa waktu lalu. Kebijakan baru tersebut akan direalisasikan mulai 2019.
Dijadikannya NIK sebagai pengganti NISN, menurut Muhadjir, hal itu akan memudahkan proses pendataan anak terutama mereka yang masuk usia sekolah. Sehingga tak ada lagi anak yang tak terdaftar di sekolah.
“Jika di masa lalu, orangtua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah. Nanti, sekolah dibantu aparat desa akan mendata anak yang akan masuk sekolah. Setiap anak masuk dalam program wajib belajar 12 tahun,” kata Muhadjir.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menambahkan, pihaknya akan terlibat aktif dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. “Lewat NIK kita bisa telusuri nama siswa di database kependudukan. Sehingga kita bisa ambil langkah strategis untuk membantu siswa, terutama mereka yang putus sekolah,” ucap Zudan.
Bagi siswa pemilik NISN, lanjut Zudan, proses pengintegrasiannya akan diurus oleh pihak sekolah dan dinas pendudukan sipil setempat. Sedangkan bagi calon siswa yang belum memiliki NISN, maka pada tahun ajaran baru akan langsung menggunakan NIK.
Menurut Zudan, pengintegrasian data memiliki beberapa manfaat. Selain untuk kepentingan sekolah, NIK bisa dipergunakan untuk sejumlah program yang digulirkan pemerintah untuk pemberdayaan.
“Kami juga akan menyisir ke daerah pedalaman, pulau terdepan atau daerah terpencil. Banyak anak yang terdaftar di sekolah, tapi belum tercatat datanya di kependudukan. Ini akan jadi umpan balik bagi kami. Sehingga terbangun ekosistem kependudukan berbasis kependidikan,” ujarnya. (Tri Wahyuni)
