Kemdikbud Libatkan TNI Isi Kekosongan Guru di Wilayah 3T

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) libatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi kekosongan guru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Pada tahap awal, 900 prajurit akan diberi pelatihan ilmu paedagogik untuk modal mengajar.

“Pelatihan itu tidak mengubah prajurit menjadi guru. Mereka hanya mengisi kekosongan guru di wilayah kerjanya masing-masing,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Supriano usai penandatangan kerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dari pihak TNI AD, penandatanganan dilakukan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI, Bakti Agus Fadjari.

Supriano menjelaskan, ilmu paedagogik yang diberikan berupa model pengajaran yang menyenangkan, teknik calistung (membaca, menulis dan berhitung), pendidikan karakter, olahraga, kecakapan hidup dan kepanduan.

“Karena sebagian besar prajurit adalah lulusan SMA, mereka bisa mengisi kelas dibawahnya.Yang penting, siswa belajar sesuatu dan kelasnya menyenangkan,” tutur mantan Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud itu.

Ditambahkan, pelatihan tahap pertama akan diikuti 900 prajurit TNI AD. Rinciannya, 450 prajurit dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Nunukan dan 450 prajurit dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malino, Kalimantan Utara.

“Pelatihan untuk para prajurit akan dilakukan selama sepekan, yang dimulai pada 11 Maret mendatang,” ujarnya.

Diakui Supriano sebenarnya penugasan prajurit menjadi guru bantu telah dilakukan sejak lama. Yaitu, saat pemerintah melangsungkan program pemberantasan buta aksara. Belajar dari pengalaman itu, maka kerja sama Kemdikbud dan TNI AD kembali dilakukan.

“Penugasan prajurit menjadi guru sementara ini sebenarnya hanya solusi jangka pendek. Kedepan, Kemdikbud akan membuat sistem rekrutmen rutin untuk mengisi kekurangan guru, terutama di daerah 3T,” ujar Supriano.

Supriano juga minta masukan dari para prajurit yang bertugas jika ada wilayah yang memiliki banyak anak usia sekolah, tetapi minim sekolah. Pihaknya akan mengusulkan pembuatan unit sekolah baru di wilayah tersebut.

Sementara itu Aster Kasad, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari mengatakan, para prajurit yang bertugas selama 9 bulan di perbatasan memiliki tugas ganda yaitu menjalankan tugas utamanya dan mengajar di sekolah yang kekurangan guru. Mereka bisa menjadi guru di jenjang PAUD, TK hingga SMP.

Ditanyakan prajurit yang mendapat tugas tambahan itu akan diberi insentif, Bakti Agus mengatakan, tidak ada anggaran untuk itu. Karena tugas pengajaran merupakan bagian dari pengabdian terhadap negara. (Tri Wahyuni)