Kemdikbud Luncurkan Program Kecakapan untuk Milenial Bersaing di Dunia Kerja

0
Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Wikan Sakarinto. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi para milenial. Diharapkan, makin banyak kaum muda dapat merintis usaha mandiri di masa depan.

“Program ini bisa menjadi solusi di era pandemi. Jika lapangan kerja sulit, kenapa tidak menciptakan usaha sendiri,” kata Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Wikan Sakarinto dalam peluncuran PKK dan PKW melalui telekonferensi, Senin (15/6/20).

Dijelaskan, kedua program kecakapan itu lahir adalah hasil sinergi antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kemdikbud dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi itu diharapkan dapat meningkatkan daya serap lulusan LKP.

“Dibanding perguruan tinggi, LKP lebih luwes saat bersinergi dengan DUDI. Karena tak ada kurikulum yang ketat. Sehingga proses sinergi bisa cepat direalisasikan. Beragam keterampilan yang dibutuhkan industri dan usaha, bisa segera dibuat dalam LKP,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Wikan, ‘pernikahan massal’ yang akan dilakukan di Ditjen Pendidikan Vokasi semakin luas, tak hanya di politeknik dan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi juga LKP.

“Lewat ‘pernikahan massal’ ini, kami ingin sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri yang diperoleg dari beragam tingkat pendidikan,” katanya.

Ditambahkan, PPK akan menyasar pada 50 ribu orang dari kalangan muda. Sementara PKW dialokasikan untuk 16.676 orang, yang akan diikutsertakan dalam pelatihan dan diberi modal rintisan usaha. Mereka akan terus dibimbing hingga mencapai target keberhasilan yang ditetapkan.

“Pengembangan PKK dan PWK akan melibatkan LKP dan DUDI yang ada di seluruh Indonesia. Diharapkan lulusannya bisa mapan secara ekonomi. Dampaknya memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia,” kata Wikan menandaskan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Kursus dan Pelatihan, Kemdikbud, Wartanto mengemukakan, LKP atau lembaga penyedia jasa kursus dan pelatihan lainnya, seperti SMK dan kampus vokasi yang ingin terlibat dalam program PKK dan PKW harus memenuhi sejumlah persyaratan.

“Persyaratan utama, LKP dan penyedia jasa kursus dan pelatihan lainnya harus memiliki laboratorium dan bengkel terapan, selain telah lama bekerja sama dengan DUDI. Sehingga mereka memiliki pengalaman dalam bidang keterampilan yang akan diberikan,” ucap Wartanto.

Skema program nantinya, dimulai dari penyusunan materi pelatihan atau kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Kurikulum akan disusun bersama agar menghasilkan SDM yang dapat langsung diserap dunia kerja. Pelatih kursus juga sebagian berasal dari praktisi dan DUDI.

“Program PKK dan PKW untuk kalangan muda usia 15 hingga 30 tahun, namun prioritas untuk 15-25 tahun. Mereka adalah anak usia sekolah yang drop out (DO), lulusan sekolah menengah yang tidak lagi menempuh pendidikan, peserta Paket C dan anak muda yang menganggur,” katanya.

Disebutkan saat ini ada sekitar 19 ribu LKP di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, ada ratusan keterampilan yang diajarkan. Masih ada 413 SKB (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Selain itu juga ada 13 ribu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 13.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung program tersebut, lanjut Wartanto, ada 40 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang berdiri sejak 2009 lalu. Selain Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk Pendidik di tingkat pusat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk Pengelola di tingkat pusat dan Asosiasi Profesi/forum/Organisasi Kursus dan Pelatihan. (Tri Wahyuni)