Kemdikbud Minta Pemda Segera Tetapkan Juknis PPDB Tahun 2020

0
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta Pemerintah Daerah segera menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020. Selain penetapan zona, kuota dan jalur PPDB, pedoman teknis itu juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat corona virus disease (covid-19).

Hal itu dikemukakan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad dalam siaran pers, Kamis (21/05).

Hamid menambahkan, PPDB tahun ini akan tetap dilakukan, tetapi secara daring. Jika tidak bisa, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti pakai masker, ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, pembersihan kelas dengan disinfektan setiap hari serta jaga jarak atau physical distancing.

Bagi daerah yang membutuhkan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring, dapat mengajukan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud. Mekanisme PPDB merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

“Hingga 17 Mei 2020, baru ada 32 dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pengajuan integrasi data ke Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemdikbud,” ujarnya.

Ke-32 daerah itu, antara lain Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Samosir, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sleman, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kota
Lhokseumawe, Provinsi Jawa Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Maluku.

Selain itu, masih ada Kota Ternate, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Berau, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Pinai dan Kabupaten Morowali.

Merujuk pada Hasil Survei Pemantauan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 Dinas Pendidikan Provinsi melalui https://s.id/ppdb_provinsi per 18 Mei 2020, Provinsi yang melakukan PPDB secara daring adalah Sumatera Utara, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Provinsi yang melakukan PPDB secara campuran (daring dan luring) adalah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku.

“Kami mengimbau kepada dinas pendidikan yang belum menetapkan tata cara pelaksanaan PPDB di masa darurat xovid-19, baik secara daring, luring maupun campuran, agar segera menetapkan tata cara tersebut,” kata Hamid menandaskan. (***)