JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meraih dua penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Penghargaan pertama diberikan kepada Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sebagai pembina pelayanan publik kategori pelayanan prima. Penghargaan kedua diberikan ke Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian (BBPPMPVP) Cianjur sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima.
“Saya merasa terhormat menerima penghargaan dari Kementerian PAN-RB. Ini adalah wujud kerja keras dan cerminan kesungguhan hati pegawai Kemdikbud sebagai pelayan publik,” kata Mendikbud di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Ia menilai pelayanan publik yang prima adalah kewajiban bersama sebagai abdi negara. “Ingatlah untuk selalu fokus pada kebutuhan publik. Kemampuan kita dalam menemukan masalah dan bekerja dengan kesungguhan hati adalah kunci dari pelayanan publik,” tuturnya.
Nadiem juga berterimakasih kepada tim BBPPMPVP Cianjur yang telah menghadirkan pelayanan publik prima. “Prestasi yang membanggakan ini merupakan capaian kita bersama sebagai satu tim besar Kemdikbud,” ucapnya.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo dalam perhelatan itu memberi apresiasi atas kinerja Kemdikbud dalam mempercepat proses penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo, yang berkaitan reformasi birokrasi. “Karena ujung dari reformasi birokrasi adalah tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ditambahkan, capaian reformasi birokrasi di masa pandemi terkait kelembagaan yang lincah dan adaptif, menjaga produktivitas ASN selama pandemi, membangun sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), meningkatan kualitas layanan publik, memperkuat kapabilitas Kementerian PAN-RB, mengaktifkan reformasi birokrasi serta membangun ASN yang profesional.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa menjelaskan, penyelenggara pelayanan publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada 2020 ada 54 unit. Di tingkat provinsi ada 33 UPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPP.
“Hasil evaluasi pada 2020, ada 6 menteri/pimpinan lembaga dan 4 kepala daerah dapat predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima. Selain itu, 31 UPP tingkat kementerian, lembaga dan pemda dapat predikat pelayanan prima,” ucap Diah.
Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada 6 aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk layanan prima. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017, 6 aspek itu menyangkut kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik.
Kepala BBPPMPVP, Ruli Basuni pada kesempatan yang sama mengucapkan rasa senang atas capaian prestasi bersama seluruh jajaran pada unit kerjanya. “Ini berkat perjuangan teman-teman. Harapannya terobosan layanan publik akan lebih baik lagi di masa depan. Tak sekadar prestasi yang tertulis,” kata Ruli.
Penghargaan itu juga memberi kebanggaan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Madya, Nining Yudaningsih. Jajaran BBPPMPVP Cianjur sejak 2017 giat memperdalam pengetahuan seputar bidang pelayanan publik seperti diamanatkam dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sebagai informasi, BBPPMPVP sejak 2018 telah mengikuti ajang kompetisi itu dan meraih nilai B+ yaitu kategori baik. Pada 2019 mendapat nilai A- yaitu kategori sangat baik. Pada 2020 dapat nilai A yaitu kategori pelayanan prima.
Hadir dalam acara, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. (Tri Wahyuni)
