Kemdikbud Rancang Dana BOS Khusus Daerah 3T

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan meluncurkan program BOS (Biaya Operasional Sekolah) baru. Program tersebut terbagi dalam 2 kriteria, yaitu BOS Afirmatif khusus untuk daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan BOS Kinerja untuk sekolah berprestasi.

“Kedua jenis BOS ini sudah masuk dalam usulan mata anggaran 2019,” kata Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Bogor, Sabtu (13/10/2018).

Didik menjelaskan, program BOS Afirmatif perlu dibuat karena secara riil nilai uang di daerah tersebut jadi lebih kecil, akibat tingkat kemahalannya tinggi. Dana yang dianggarkan mencapai lebih dari Rp3 triliun.

“Nantinya setiap sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK di daerah 3T akan mendapat dana BOS yang berbeda-beda. Dananya disesuaikan dengan tingkat kemahalan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Didik, pihaknya sedang menghitung jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut. Sehingga bisa dihitung besaran dana BOS yang diperoleh per sekolah. “Program ini juga menjangkau sekolah swasta. Karena itu, sekolahnya masih dihitung,” tuturnya.

Tentang BOS Kinerja, Didik menjelaskan, bantuan itu ditujukan ke semua sekolah yang memiliki prestasi dan kinerja terpuji. Didik mengaku saat ini pihaknya masih menyusun definisi secara lebih rinci, sekolah dengan kriteria seperti apa yang berhak menerima BOS Kinerja.

Ditambahkan, ada usulan 4 kriteria untuk calon penerima BOS Kinerja, yakni nilai integritas Ujian Nasional (UN), nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG), nilai akreditasi sekolah dan kondisi peta mutu sekolah yang tinggi.

“Ada juga usulan juga, penilaian kinerja itu merujuk pada sistem zonasi. Titik beratnya bukan pada sistem penerimaan peserta didik baru, tapi bagaimana elemen pendididikan di berbagai wilayah dapat melaksanakan upaya pemerataan kualitas pendidikan di tanah air,” ujarnya.

Disebutkan, ada 2.578 zonasi yang saat ini tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) di seluruh Indonesia. “Kriteria ini masih kita bahas terus mana yang dinilai terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” ucapnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang dihubungi dalam kesempatan terpisah, Minggu (14/10) mengatakan, pemerintah perlu mencermati kembali rencana adanya 2 jenis BOS baru itu. Karena kebutuhan standar setiap siswa di Indonesia tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Pada praktiknya, penentuan BOS yang seragam itu tidak pas,” ucap Hetifah menegaskan.

Ia mencontogkan, daerah yang secara geografis tergolong sulit biasanya memiliki jumlah siswa lebih sedikit. Jika diberi dana BOS berdasarkan jumlah siswa, maka dana yang diterima menjadi kecil.

“Belum lagi masih minimnya sarana perbankan disana. Mau ambil uang BOS malah akan memakan banyak dana untuk transportasi,” tuturnya.

Hetifah menyarankan, tidak hanya soal afirmatif tapi secara rinci memberikan aturan khusus terkait metode pencairan dana. Misalnya, transfer untuk daerah terpencil dilakukan tidak sebulan sekali, melainkan bisa untuk 6 bulan sekali. Itu akan menghemat biaya perjalanan.

Ia juga meminta Kemdikbud untuk membuat cara penerapan BOS yang detail. Formulanya harus spesifik yang mempresentasikan jumlah siswa dan jangkauan daerah. Jangan sampai daerah yang sudah sulit dijangkau, mendapat dana yang minim hanya karena jumlah siswanya sedikit.

Tentang BOS Kinerja, Hetifah mengemukakan, sebaiknya dipikirkan juga kemampuan fiskal daerah dalam hal pendidikan. Jadi, tidak selalu dikaitkan dengan kinerja.

“Yang penting sekolah itu sudah menjalankan standar pelayanan minimal, maka kriteria kinerjanya sudah dapat dipertimbangkan baik,” katanya menandaskan. (Tri Wahyuni)