Kemdikbud Realokasi Anggaran Rp405 Miliar untuk Covid-19

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan melakukan penyesuaian (realokasi) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2020 tentang ‘Refocussing’ Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan virus corona (covid-19).

“Jumlah anggaran yang realokasi sebesar Rp405 miliar,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang diselenggarakan melalui konferensi video, Jumat (27/3/20).

Dalam rapat kerja itu, Komisi X DPR RI sepakat menyetujui realokasi anggaran Kemdikbud tahun 2020 tersebut.

Mendikbud Nadiem menjelaskan, sumber realokasi anggaran berasal dari efisiensi dan ‘refocussing’ kegiatan dari setiap unit utama/program di lingkungan Kemdikbud. Anggaran yang disisir berasal dari beragam perjalanan dinas dan rapat koordinasi (rakor) yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti saat ini.

Realokasi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk program penguatan kapasitas 13 rumah sakit pendidikan (RSP) dan 13 fakultas kedokteran (FK) yang menjadi Test Center Covid-19.

“Kita memperkuat lagi rumah sakit pendidikan yang akan menjadi ‘test center’ covid-19 agar bisa dilakukan tes hingga 7.600 sampel per hari. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan dapat menangani pasien covid-19 sesuai kapasitas yang ada,” ujarnya.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan 15 ribu mahasiswa sebagai relawan dalam penanganan covid-19. Terutama kegiatan yang terkait komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta tugas lain yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan kewenangan. Relawan mahasiswa bekerja dibawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Nadiem menambahkan, rencana realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 dibagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu Edukasi covid-19 dengan alokasi anggaran Rp60 miliar. Kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan dengan anggaran Rp250 miliar.

Kegiatan ketiga, terkait pelaksanaan 150.000 rapid test di 5 rumah sakit pendidikan dengan anggaran Rp90 miliar. Keempat, pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, triase, pelacakan dan pengujian dengan anggaran Rp5 miliar di rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran yang ditunjuk.

Daftar rumah sakit pendidikan yang dilibatkan dalam penanganan covid-19, disebutkan, mencakup 7 RSP milik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yaitu Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Sumatra Utara.

Selain masih ada 6 PTN Non-BH, yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Udayana.

Adapun 13 fakultas jedokteran yang segera aktif mendukung penanganan Covid-19 yaitu Universitas Bengkulu, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Tadulako.

“Kami juga siapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) serta Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di sejumlah daerah agar bisa menjadi ruang penampungan dan isolasi. Diperkirakan menampung 11.000 pasien,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI mempertanyakan pembatalan ujian nasional (UN) 2020. Mendikbud Nadiem menyatakan, hal itu dilakukan demi kebaikan bersama. “Kami sudah keluarkan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan,” ujarnya.

Mendikbud memastikan kebijakan pembatalan UN Tahun 2020 tetap menjaga prinsip akuntabilitas keuangan negara. Proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, sehingga kebijakan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk mengkaji rencana ini,” ucapnya. (Tri Wahyuni)