Kemdikbud Siapkan Beragam Aplikasi Agar Dapat Diakses Paket Kuota Belajar

0
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemdikbud, Evy Mulyani. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses pakai paket kuota belajar. Informasi itu dapat diakses melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemdikbud, Evy Mulyani dalam siaran pers, Rabu (23/9/20) berharap, informasi ketersediaan laman dan aplikasi akan memudahkan guru, siswa, mahasiswa dan dosen mengetahui lebih lanjut bantuan kuota data internet tahun 2020.

“Ketersediaan daftar laman dan aplikasi pembelajaran sebagai antisipasi atas kekhawatiran kuota data internet akan disalahgunakan,” ujarnya.

Ditambahkan, daftar tersebut juga memuat sejumlah aplikasi dan video conference yang banyak digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Evy meyakini ketersediaan lama dan aplikasi itu telah memadai untuk pemenuhan kebutuhan PJJ.

Karena itu, Evy meminta pada para guru, siswa, mahasiswa dan dosen untuk dapat mengakses laman guna mendapat informasi lebih lanjut seputar bantuan kuota data internet. “Daftar itu mencakup 19 aplikasi pembelajaran, 5 video conference, 22 website dan 401 website universitas yang sangat memadai untuk PJJ,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp7,2 trilyun untuk bantuan kuota internet bagi siswa, guru jenjang, dosen dan mahasiswa. Adapun bantuannya, siswa PAUD dapat 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB.

Untuk siswa Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) sebesar 35 GB, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar. Untuk guru dapat 42 GB, dimana 5 GB untuk umum dan sisanya kuota belajar. Di jenjang pendidikan tinggi, baik dosen maupun mahasiswanya dapat 50 GB, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Pembagian kuota itu dipertanyakan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti. Paket kuota umum 5 GB itu dinilai terlalu kecil, karena siswa selama PJJ lebih sering mengakses banyak aplikasi di paket kuota umum, bukan kuota belajar. Dikhawatirkan bantuan kuota itu mubazir, karena paket kuota belajar tidak terpakai. (Tri Wahyuni)