Kemdikbud Siapkan Dana 3,5 Triliun Modal untuk “Nikah” Vokasi dengan DUDI

0
(suarakarya,co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan dana Rp3,5 triliun sebagai modal “nikah” antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Meski sedang pandemi, kami dorong pendidikan vokasi untuk mulai bergerak membangun sinergi dengan industri dan dunia kerja,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbud Wikan Sakarinto dalam acara webinar Bincang Edukasi dengan tema “Ngobrol Asik dengan Cak Lontong tentang Vokasi” di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Wikan menyebut puluhan paket program untuk mendorong terciptanya ekosistem yang baik bagi pendidikan vokasi dengan DUDI. Diantaranya, Bursa Kerja Khusus (BKK), Program Center of Excellence SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi.

“Sedikitnya ada lima paket yang menjadi pilar utama “pernikahan” antara lembaga pendidikan vokasi dengan DUDI. Pertama, kurikulum harus disusun bersama kedua belah pihak. Kedua, dosen atau guru dari praktisi profesional harus mengajar minimal 50 hingga 100 jam per semester.

“Ketiga, program magang harus dirancang bersama kedua belah piha sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru SMK juga mendapat pelatihan atau update teknologi dari pihak industri,” kata Wikan seraya menambahkan program dan paket kerja sama itu didukung dana hingga Rp3,5 triliun.

Selain lima paket tersebut, Wikan menambahkan, yang tak kalah penting adalah sertifikat kompetensi bagi lulusan. Hal itu merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan juga dalam skema “pernikahan” antara pendidikan vokasi dengan DUDI.

“Kerja sama vokasi dengan DUDI harus dilakukan secara serius, bukan sekadar memenuhi tanggungjawab swasta dalam membantu pendidikan di Indonesia. Karena masing-masing pihak mendapat manfaat dari kerja sama ini,” ucapnya.

Wikan meminta sekolah untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak DUDI jika ingin membeli peralatan, sarana dan prasarana atau infrastruktur. Karena hal itu terkait dengan konten kurikulum apa yang akan dikembangkan bersama industri.

“Jadi sekolah atau kampus vokasi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kedua pihak harus sepakat dulu. Karena prosesnya saling terkait satu sama lain. Termasuk penyediaan dosen atau guru tamu dari industri serta pelaksanaan magang siswa atau mahasiswa di industri,” ujarnya.

Ditegaskan, bantuan dana untuk peralatan fisik akan disalurkan setelah ada kepastian dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) pimpinan yang memiliki kompetensi dan leadership serta jaringan yang dibuktikan lewat kerja sama dengan sejumlah industri.

Di level atas, menurut Wikan, pihaknya akan melaksanakan beberapa Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara lain Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Wikan menaku optimistis atas target ‘pernikahan massal’ yang akan digelar dalam waktu dekat. “Kami upayakan setiap tahun ada sekitar 80 persen pendidikan vokasi ‘menikah’ dengan DUDI lewat paket kerja sama hingga 5 tahun kedepan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Iwan Pranoto berpendapat, kebijakan yang dilakukan Wikan Sakarinto merupakan terobosan baru bagi pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan vokasi lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri.

“Cara yang dilakukan Wikan membuat dunia kerja bisa bergerak lebih cepat,” kata Iwan menandaskan. (Tri Wahyuni)