Kemdikbud Terbitkan 2 Payung Hukum Kelola BOS Afirmasi dan Kinerja

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan dua payung hukum untuk mendukung teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja.

Payung hukum itu berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.

“Kedua payung hukum itu memiliki cakupan substansi pengaturan yang saling mendukung dalam pengelolaan kedua dana BOS,” kata Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud, Dian Wahyuni di Jakarta, Senin (16/9).

Dijelaskan, Permendikbud nomor 31 Tahun 2019 memuat tujuan bantuan, syarat, kriteria satuan pendidikan penerima bantuan, alokasi bantuan, penggunaan bantuan, bagaimana pengelolaan dan penyaluran bantuan.

Sedangkan Kepmendikbud nomor 320/P/2019, lanjut Dian, mengatur penetapan satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan jumlah siswa sasaran prioritas per sekolah, dan penetapan jumlah alokasi yang diterima per sekolah.

Dian menegaskan, setiap sekolah hanya menerima satu jenis BOS. Bagi satuan pendidikan penerima BOS Kinerja, maka tidak boleh lagi menerima BOS Afirmasi. Kebijakan juga berlaku untuk sebaliknya.

Selain itu, Dian menambahkan, alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dibiayai dari sumber lain. Seluruh bantuan BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung kemudahan akses materi pembelajaran.

“Besaran alokasi bantuan digunakan seluruhnya untuk penyediaan akses sumber pembelajaran berbasis elektronik seperti Rumah Belajar, langganan daya dan jasa,” jelasnya.

Sementara itu Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III, Kementerian Dalam Negeri, Muliani Sulya Fajarianti mengingatkan tiap satuan pendidikan untuk selalu mencatat pembelanjaan BOS dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Karena pelaporannya dapat mendukung transparansi penggunaan kedua dana BOS di sekolah.

“Saat dapat dana BOS, sekolah wajib mencantumkan pembelanjaannya dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),” ucapnya.

Sinergi Kemdikbud dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan persepsi pendokumentasian pengelolaan dana BOS. Hal itu berguna untuk mencegah duplikasi pelaporan.

“Saatnya Kemdagri dan Kemdikbud menyamakan dokumen-dokumen menjadi satu persepsi dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Sehingga masing-masing pihak punya dokumen laporannya,” kata Muliani menandaskan. (Tri Wahyuni)