JAKARTA (Suara Karya): Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang rencananya digelar pada Maret 2021 untuk kelas XI jenjang SMA sederajat akan diundur hingga September-Oktober 2021. Dengan alasan kasus corona virus disease (covid-19) di Indonesia masih tinggi.
“Diundur ke September 2021 dengan pertimbangan program vaksinasi sudah lebih dari 60 persen,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Mendikbud meminta orangtua untuk tidak cemas menghadapi AN. Karena AN hanya bersifat evaluasi terhadap siswa dan sekolah. Dan hal itu tidak akan mempengaruhi kelulusan siswa.
“AN tak sama dengan Ujian Nasional, baik dari sisi fungsi maupun substansi. AN juga tidak digunakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Karena itu, orangtua tidak perlu cemas,” ujarnya.
Asesmen Nasional dirancang untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. Sehingga evaluasi atas kompetensi peserta didik tersebut menjadi tanggung jawab guru dan sekolah.
Ditambahkan, AN terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, Survei Karakter.dan Survei Lingkungan Belajar. AN berguna untuk membantu sekolah memperbaiki performa layanan pendidikan menjadi lebih baik.
“Literasi di sini tak hanya mampu membaca, tetapi juga mampu menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti mampu menganalisis dengan angka. Jadi tes mata pelajaran dan penguasaan materi, lebih ke kompetensi minimum yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar,” katanya.
Tentang survei karakter, Nadiem menjelaskan, untuk mengetahui data secara nasional terkait penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Menurutnya, selama ini secara nasional data pendidikan yang dimiliki berupa data kognitif.
“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan siswa di Indonesia. Kita akan mengadakan survei, misalkan bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan, apakah masih ada bullying. Survei ini akan jadi panduan sekolah dan Kemdikbud,” tuturnya.
Ditambahkan, survei karakter akan jadi tolok ukur untuk umpan balik atau feedback ke sekolah agar dapat menciptakan lingkungan yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan azas Pancasila.
Karena itu, lanjut Nadiem, hasil AN sejelek apapun tidak akan digunakan oleh pemerintah untuk menghukum sekolah.
Pengunduran waktu pelaksanaan AN hingga September 2021 untuk persiapan logistik, infrastruktur dan protokol kesehatan menjadi lebih optimal. Dan punya lebih banyak waktu untuk sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah lebih masif.
“AN tetap perlu dilaksanakan. Kalau tidak, kita tidak bisa menghitung ‘learning loss’ dan informasi seputar sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Inilah yang diinginkan Kemdikbud dan DPR,” ucapnya. (Tri Wahyuni)
