JAKARTA (Suara Karya): Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memantau implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di sejumlah daerah.
Di Kota Semarang Jawa Tengah, tim dari Kemdikbudristek dan Panitia Kerja MBKM Komisi X DPR diterima sejumlah perwakilan perguruan tinggi swasta di gedung Rektorat Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jumat (12/11/21).
Kunjungan kerja di Kota Semarang tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti. Anggota Komisi X DPR yang hadir, antara lain Abdul Fikri Faqih, M Nur Purnamasidi, Rojih dan Fahmi Alaydroes.
Dari Kemendikbudristek, kehadirannya diwakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Sesditjen Diktiristek) Paristiyanti Nurwardani.
Dalam kesempatan itu, Paristiyanti Nurwardani menjelaskan, tujuan Program MBKM adalah membuat pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen. Mereka juga diminta keluar kampusnya untuk mencari
mencari ilmu dan pengalaman. Dan lebih banyak praktisi ke kampus untuk mengajar.
Pelaksanaan MBKM tahun 2021, lanjut Paristiyanti, pasti ada kekurangan dan hambatannya. Karena itu, ia meminta saran dan kritik dari para rektor untuk perbaikan MBKM di masa mendatang. “Bagi kami, kritik itu seperti “vitamin’ yang bagus untuk memperbaiki program,” katanya.
Sesditjen Dikti Ristek menyebut, capaian program MBKM dapat diketahui dengan melihat 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu lulusan dapat pekerjaan yang layak; mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus; dosen berkegiatan di luar kampus; praktisi mengajar di kampus; hasil kerja dosen digunakan masyarakat; program studi bekerja sama mitra kelas dunia; kelas yang kolaboratif dan partisipatif; dan program studi berstandar internasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengaku senang karena sejumlah PTS di Jawa Tengah antusias dalam implementasi MBKM. Komisi X DPR mendukung program MBKM dengan harapan perbaikan terus dilakukan agar tidak terjadi lagi masalah di masa depan.
Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan di Kota Tangerang. Rombongan Komisi X DPR dan Kemdikbudristek bertemu sejumlah rektor PTS di kampus Universitas Pelita Harapan (UPH).
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian menjelaskan Panitia Kerja MBKM ikut membuat legislasi peraturan perundangan serta ikut memantau implementasi MBKM di lapangan.
“Kami berharap perguruan tinggi dapat memberi masukan terkait MBKM. Kami intensif berdiskusi dengan mitra di Kemdikbudristek untuk meningkatkan SDM unggul melalui Program MBKM. Banyak hal yang menjadi turunan sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Rektor UPH Jonathan L Parapak mengatakan, pihaknya menyambut positif program MBKM. Program tersebut masih perlu perbaikan, terutama pada pendidikan kedokteran karena tantangannya begitu berat,” ucapnya.
Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah. Katanya, Progran MBKM cukup menguras energi dan perhatian di PTS yang dikelolanya.
“Dari sisi substansi dan urgensi, Program MBKM harus didukung karena hal itu lulusan perguruan tinggi menjadi berdaya saing, bahkan bisa ‘berenang berbagai gaya di lautan global’,” katanya.
Namun, Ahmad Amarullah menambahkan, dalam penerapannya masih perlu dilengkapi dokumen pendukung dan instrumen lainnya. (Tri Wahyuni)