Kemdikbudristek Danai Sertifikasi dan Magang Kompetensi Dosen Vokasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Dosen vokasi kini dapat dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berupa hibah biaya sertifikasi kompetensi, magang, peningkatan keterampilan, dan tata kelola perguruan tinggi vokasi.

Demikian dikemukakan Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Wikan Sakarinto dalam peluncuran awal Program Peningkatan Kompetensi SDM Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Industri 2022, di Cikarang, Senin (30/5/22).

Wikan menjelaskan, program tersebut merupakan inisiatif pemerintah guna menguatkan kompetensi dan wawasan atau pengalaman industri bagi dosen vokasi. Upaya itu diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tercipta SDM unggul dan berkualitas.

“Program juga membiayai sertifikasi untuk peningkatan keterampilan dasar instruksional dengan pendekatan praktikal, magang industri bersertifikat, serta penguatan tata kelola PTPPV unggul bereputasi global,” ujarnya.

Lewat program itu, Wikan berharap, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (PTPPV) mencapai keunggulan spesifik, mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 16 ayat 1. Karena PTPPV terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja agar relevan dengan dinamika industri.

“PTPPV juga dapat fasilitas untuk membangun jejaring kerja sama dengan industri guna penerapan tri dharma perguruan tinggi melalui program link&match; pembelajaran berbasis proyek (project base learning); membangun peta jalan pengembangan SDM yang strategis secara terukur dan terarah; mendirikan pusat inovasi atau laboratorium korporasi dengan dukungan mitra industri,” tuturnya.

Sasaran program adalah dosen, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menggelar pendidikan vokasi di bawah binaan Kemdikbudristek, yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah tetapkan.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Henri Tagor Hasiholan Tambunan menjelaskan, program memiliki 4 skema. Skema A dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Skema itu mendukung proses pemberian pelatihan hingga sertifikasi kompetensi.

“Uji kompetensi dilakukan secara sistematis dan obyektif, mengacu pada standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, internasional atau standar yang berlaku khusus,” ujar Henri.

Hasil skema A, lanjut Henri, berupa sertifikasi kompetensi yang terekognisi oleh lembaga sertifikasi, industri, asosiasi, atau masyarakat di tingkat nasional, regional atau internasional.

“Alokasi pendanaan LPDP pada skema ini sebanyak 300 sertifikasi kompetensi di dalam negeri dan 50 dosen untuk sertifikasi kompetensi di luar negeri. Dana dari Kemdikbudristek juga tersedia untuk 100 sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga pendidik,” tuturnya.

Untuk skema B, Henri menjelaskan, ditempuh melalui Sertifikasi Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (Pekerti) atau Pendekatan Aplikatif (AA) . Skema itu memiliki keluaran berupa Sertifikat Pekerti atau Sertifikat AA untuk kompetensi di dalam negeri.

Dosen juga bisa mengambil kompetensi di luar negeri melalui Sertifikat Kepesertaan Pelatihan Manajemen Pembelajaran Padegogik Pendidikan Vokasi. Kemdikbudristek menetapkan penyelenggara sertifikasi Pekerti dan AA di dalam negeri.

“Kapasitas pendanaan dalam skema ini adalah 90 orang dosen, yang terdistribusi dalam 50 bagi sertifikasi dalam negeri dan 40 bagi sertifikasi luar negeri,” ujar Henri.

Berikutnya skema C melalui Sertifikasi Magang Industri Bersertifikat. Skema itu mentargetkan keterlibatan industri swasta atau BUMN/BUMD berukuran menengah ke atas yang ada di dalam negeri atau di luar negeri dengan syarat memiliki afiliasi dengan kompetensi program studi.

“Mitra penerima pemagangan dosen itu bisa berbentuk perusahaan di berbagai sektor dan skala operasi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, serta lembaga pemerintah,” katanya.

Ditambahkan, kegiatan magang bersertifikat harus berjalan minimal dua bulan, sehingga memberi tambahan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kompetensi utama dosen.

Keluaran skema itu berupa sertifikat magang yang memberi informasi aktivitas atau kegiatan magang dengan durasinya. Selain itu, skema juga perlu untuk memfasilitasi PTPPV mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

“Pendanaan ini disiapkan untuk 50 dosen untuk magang di industri dalam negeri, dan 50 di industri luar negeri,” kata Henri.

Terakhir adalah skema D melalui Penguatan Tata Kelola PTPPV Unggul Bereputasi Global. Untuk itu, pemerintah mengirim dosen PTPPV magang di perguruan tinggi luar negeri berreputasi dan memiliki keunggulan teknologi dari PTPPV pengusul.

“Kegiatan harus memberi nilai tambah berupa tata kelola yang baik, terutama manajemen perguruan tinggi menuju reputasi (akademik dan non-akademik) global,” kata Henri.

Durasi pelaksanaan dalam skema itu minimal satu bulan dan keluaran skema berupa dokumen peta jalan pengembangan PTPPV unggul, yang meliputi unsur 6M (man, money, metode, material, machine, dan market).

“Hasil berupa sertifikat kepesertaan kegiatan yang memberi informasi aktivitas atau kegiatan magang kepemimpinan dengan durasinya,” ucap Henri.

Kegiatan itu juga wajib memfasilitasi PTPPV untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Alokasi pembiayaan untuk skema D sebanyak 50 orang dosen.
Besaran dana bantuan untuk tiap skema mengikuti pengajuan yang dievaluasi Kemdikbudristek dengan melihat tingkat kompleksitas kegiatan.

Seluruh skema mencakup komponen biaya seperti pelatihan, transportasi dan biaya hidup. Dan berbagai komponen tambahan lain yang tersedia sesuai peruntukan pada masing-masing skema.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat bagi PTPPV dapat diakses melalui laman http://klsd.vokasi.kemdikbud.go.id/. (Tri Wahyuni)