Kemdikbudristek Janjikan Penghasilan Layak bagi Guru Tanpa Tunggu Sertifikasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan memperjuangkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang disiapkan masuk dalam Program Legilasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

“RUU Sisdiknas mengatur agar semua guru dapat penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemdikbudristek, Iwan Syahril dalam taklimat media secara virtual, Senin (29/8/22)

Ditambahkan, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN akan tetap menerima sampai pensiun, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan.

“Guru ASN yang belum dapat tunjangan profesi, secara otomatis dapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN, tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang,” ujarnya.

Untuk guru non-ASN yang sudah mengajar, namun belum memiliki sertifikat pendidik, lanjut Iwan, pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan (BOS) pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberi penghasilan yang lebih tinggi kepada gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Skema itu sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola sumber daya manusiana,” ujarnya.

Pada intinya, pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas adalah guru yang sudah dapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun.

“Sedangkan guru yang belum dapat tunjangan profesi akan dapat kenaikan penghasilan, tanpa harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang,” kata Iwan Syahril.

RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kesetaraan. Satuan PAUD penyelenggara layanan untuk usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Sehingga mereka dapat pengakuan dan penghasilan sebagai guru, sepanjang memenuhi persyaratan.

“Hal yang sama juga berlaku bagi pendidik di satuan pendidikan nonformal penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan,” kata Iwan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Dudung Nurullah Koswara dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah punya semangat untuk meningkatkan martabat guru. Salah satunya lewat pemberian penghasilan yang layak.

“Jika ada kemudahan dalam afirmasi tunjangan, kami menyambut baik,” ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Netti Herawati menyampaikan apresiasi atas RUU Sisdiknas, karena memberi pengakuan sebagai PAUD formal. Pengakuan itu termasuk gurunya.

“Saya kira inilah bentuk keadilan, bentuk kepatutan ketika seorang guru memenuhi kriteria, kompetensi, kualifikasi, maka mereka berhak mendapat pengakuan itu,” katanya.

Netti juga mengimbau para guru untuk tidak perlu khawatir akan isu yang beredar bahwa pemerintah akan menghilangkan tunjangan profesi guru (TPG). “Saya tidak melihat satupun pasal yang menyebut dihapuskannya tunjangan profesi guru,” ujarnya.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Saur Panjaitan XIII menambahkan, penyelenggara pendidikan swasta menginginkan kesetaraan, baik guru di sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik berstatus ASN maupun non-ASN.

“Kami ingin bisa setara, agar guru negeri dan swasta diperlakukan sebagai guru profesional. Kami yakin RUU Sisdiknas ini niatnya baik,” katanya.

Pemerintah telah resmi mengajukan RUU Sisdiknas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi, Rabu (24/8/22) lalu.

RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya.

Masyarakat, baik individu maupun lembaga dapat ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.

“Masukan dari publik merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang,” kata Kepala Badan Standar, Asesmen, Kurikulum, dan Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo dalam kesempatan terpisah. (Tri Wahyuni)