Kemdikbudristek: Kasus Covid-19 Klaster Sekolah Hanya 2,8 Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) terus mendorong pemerintah daerah di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1-3 untuk membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Pasalnya, data Kemdikbudristek per 19 September 2021 menunjukkan, baru sekitar 42 persen satuan pendidikan di daerah PPKM level 1-3 yang menggelar PTM terbatas. Padahal model pembelajaran tersebut berperan penting dalam mencegah ‘learning loss’ dalam dunia pendidikan di Indonesia.

“Untuk itu, daerah harus mulai menggelar PTM terbatas yang dikombinasikan dengan PJJ untuk orangtua yang belum ingin anaknya ke sekolah. Kombinasi pembelajaran ini penting agar ‘learning loss’ tak berkepanjangan,” kata Dirjen
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddikdasdikmen) Kemdikbudristek, Jumeri, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Soal kekhawatiran orangtua akan terjadinya klaster sekolah, Jumeri menjelaskan, sejak awal pandemi tahun 2020 lalu hingga saat ini, dilaporkan ada 46.580 satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas. Dari jumlah itu, ada 1.296 kasus atau 2,8 persen anak yang tertular covid-19.

“Jika melihat angkanya, klaster sekolah itu relatif kecil sekitar 2,8 persen. Itu kasus yang terjadi selama hampir dua tahun, sejak pemerintah menetapkan pandemi pada Maret 2020 hingga 19 September 2021,” tutur Jumeri.

Ditambahkan, protokol terkait risiko klaster sekolah itu juga sudah jelas dan ketat diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, termasuk di dalamnya pemerintah daerah akan menutup sekolah, menghentikan PTM Terbatas, melakukan testing, tracing dan treatment jika ditemukan kasus positif covid-19 pada anak.

Pemerintah juga memahami kondisi setiap sekolah dan wilayah di Indonesia sangat beragam, sehingga tak mungkin disamaratakan. Sekolah melayani murid sesuai dengan kesanggupannya untuk bisa mengikuti model pembelajaran yang sesuai, baik itu PTM Terbatas dan PJJ.

“Anak-anak bisa tetap belajar dari rumah jika orang tua belum yakin dan belum mengizinkan PTM Terbatas. Saya tekankan, tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang ingin belajar dari rumah,” ucap Jumeri menegaskan.

Ditambahkan, kolaborasi yang efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orang tua diharapkan menyukseskan implementasi PTM terbatas.

Program vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan (PTK) didorong agar pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas sesuai amanat Presiden Jokowi, dapat segera dilakukan di daerah yang belum melaksanakan. (Tri Wahyuni)