Kemdikbudristek Luruskan Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluruskan miskonsepsi implementasi Kurikulum Merdeka, menyusul terjadinya salah penafsiran di masyarakat terkait kurikulum baru tersebut.

“Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka,” kata
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (Kepala BSKAP), Kemdikbudristek, Anindito Aditomo dalam acara bertajuk Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) yang digelar daring, Kamis (21/7/22).

Disebutkan, pertama, Kurikulum Merdeka sebagai alat perbaikan di sekolah dan kelas. Kedua, ada penerapan Kurikulum Merdeka yang benar atau salah secara absolut, dan benar atau salah secara tidak absolut tetapi kontekstual.

“Kurikulum diterapkan sekolah A berbeda dengan sekolah B. Kriteria benar atau salah atas penerapan Kurikulum Merdeka dengan melihat apakah penerapan tersebut mampu menstimulasi tumbuh kembang karakter dan kompetensi anak didik. Yang tahu hal itu adalah guru di kelas,” ujarnya.

Hal ketiga yang harus diluruskan adalah pernyataan yang menyebut implementasi Kurikulum Merdeka harus menunggu pelatihan lebih dahulu dari pusat. “Tak perlu menunggu dari pusat, guru dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitas secara mandiri,” ucap pria yang akrab dipanggil Nino tersebut.

Peran Kemdikbudristek, lanjut Nino, hanya menyediakan sumber daya atau perangkat untuk digunakan sekolah secara mandiri sesuai konteksnya.

Miskonsepsi keempat terkait proses pembelajaran yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara instan, sekali belajar dan pelatihan langsung bisa dan tuntas. Penting untuk diperhatikan agar terus melakukan penerapan siklus belajar dan direfleksikan.

Kelima, kata Nino, Kurikulum Merdeka hanya bisa diterapkan di sekolah dengan fasilitas lengkap. Padahal, Kurikulum Merdeka bersifat fleksibel. Materinya bisa diterapkan pada sekolah di dalam kondisi apa pun. Bahkan, kurikulum itu bisa diterapkan di sekolah di pelosok dengan fasilitas minim.

“Karena prinsip utama dari Kurikulum Merdeka adalah berorientasi pada murid, dengan memprioritaskan tumbuh kembang anak secara utuh, menekankan pengembangan kompetensi dan karakter murid,” katanya menegaskan.

Kurikulum Merdeka, Nino menambahkan, memudahkan dan mendorong guru untuk berorientasi pada murid yang berfokus pada materi esensial. Jadi, materi tiap mata pelajaran lebih sedikit sehingga guru tak perlu terburu-buru dalam mengajar.

“Sehingga belajar di kelas jadi lebih interaktif, lebih mendalam, dan lebih menyenangkan,” tuturnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Suparmin Setto. Menurutnya, kata kunci dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah memusatkan pembelajaran pada siswa.

“Kebutuhan siswa tidak bisa disamaratakan, sehingga pembelajaran harus berbasis pada asesmen diagnosis,” katanya.

Ditambahkan, implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar ruhnya sudah dapat, dengan berorientasi pada siswa. Siswa jangan berorientasi pada guru, ataupun kepentingan guru.

“Guru jangan sampai terbelenggu pada tataran administrasi, tetapi orientasi materi esensial. Ada guru mengatakan materinya sudah habis. Hal itu tidak boleh dibicarakan, tetapi bagaimana guru mengembangkan target untuk siswa agar berkembang secara holistik,” ujar Suparmin.

Sebelumnya, Nino menegaskan, tidak ada pembatalan implementasi Kurikulum Merdeka. Karena Surat Keputusan (SK) Kepala BSKAP Nomor 044/H/KR/2022 yang ditandatangani pada 12 Juli 2022 telah menetapkan lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023.

“Surat Keputusan itu merevisi SK sebelumnya karena ada perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan ingin mengubah level implementasinya. Misalkan, dari level mandiri belajar ke mandiri berubah atau sebaliknya,” kata Nino menandaskan. (Tri Wahyuni)