JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemdikbudristek) meminta pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 disesuaikan kondisi pandemi. Hal itu terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“MPLS harus diisi dengan kegiatan edukatif yang berisi pengenalan ekosistem sekolah. Tak boleh ada perploncoan,” kata Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ditjen PAUD Dikdasmen, Muhammad Hasbi dalam bincang pendidikan yang digelar daring, Rabu, (14/7/21).
Kegiatan yang bisa dilakukan, disebutkan Hasbi, antara lain pengenalan budaya yang berkembang di sekolah; perkenalan sesama siswa, siswa dengan guru dan dengan tenaga kependidikan lain; ekosistem dan sarana prasarana sekolah serta strategi sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi.
“Ada beragam rambu-rambu yang harus diperhatikan sekolah dalam pelaksanaan MPLS untuk menghindari kejadian yang kurang baik,” ujarnya.
Rambu-rambunya itu, menurut Hasbi, menjadi hak dan kewajiban guru, seperti tidak melibatkan siswa atau kakak kelas sebagai penyelenggara, materi diisi dengan kegiatan edukatif serta tidak dibenarkan perploncoan atau tindak kekerasan terhadap siswa.
“Dan yang tak kalah penting, kedepankan kehati-hatian, kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah,” ucap Hasbi seraya meminta pelaksanaan MPLS digelar daring sesuai aturan PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali dan 15 kota/kabupaten lainnya.
Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (GTK Dikmen Diksus), Yaswardi menyebut ada 4 indikator utama dalam pelaksanaan MPLS, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
Untuk itu, lanjut Yaswardi, guru harus paham kebutuhan peserta didik saat ini. Lakukanlah asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi psikososial peserta didik. Anak-anak didik kita kan sudah ada datanya.
“Data itu tinggal diolah saja oleh tim MPLS agar bisa jadi acuan perencanaan. Perencanaan berbasis data akan lebih mudah untuk MPLS lewat kegiatan yang kreatif, inovatif dan menarik.
“Dua tahun pandemi seharusnya mengubah pola pikir guru. Yang kita ubah adalah kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Ini tidak mudah dan perlu kecermatan dalam mengubah pola pikir ini,” ujarnya.
Yaswardi menambahkan, pendekatan humanis perlu dikedepankan dalam pelaksanaan MPLS, seperti memberi apresiasi atau penghargaan kepada siswa, ketimbang sanksi atau hukuman. Karena itu, para pendidik perlu meningkatkan motivasi belajar anak di masa yang sulit saat ini.
Dalam MPLS juga perlu memberi pemahaman tentang pola belajar masa pandemi covid-19, baik secara daring maupun luring. “Ada keunikan-keunikan yang harus disampaikan ke siswa. Pada PTM terbatas, juga ada protokol kesehatan yang harus dikuti,” katanya.
Dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) perlu pendampingan dari orang dewasa atau orangtua dan sarana internet. Karena dalam MPLS yang harus dibangun adalah komunikasi positif antara guru dan peserta didik.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), M Bakrun meminta kepada Kepala SMK agar MPLS dibuat lebih menyenangkan guna meningkatkan imunitas peserta didik.
“Kegiatan MPLS, jangan hanya diisi ceramah saja. Durasinya juga tidak boleh terlalu lama. Beri jeda kepada peserta didik agar punya waktu untuk istirahat sejenak,” ucapnya.
Bakhrun menambahkan, MPLS harus memberi wawasan kepada peserta didik tentang perubahan pola pikir, sikap dan perilaku. Upaya itu bisa dilakukan dengan menampilkan sosok alumni SMK yang berhasil dalam karir atau usahanya. Hal itu diharapkan dapat membuka wawasan peserta didik tentang kerja keras dan keberhasilan dalam karirnya. (Tri Wahyuni)
