Kemdikbudristek Pembarui Dapodik untuk Perhitungan BOS Reguler

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), untuk perhitungan dasar BOS (Biaya Operasional Sekolah) reguler.

“Karena itu, kami mengimbau Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan untuk segera melakukan pembaruan data di Dapodik,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri dalam siaran pers, Senin (23/8/21).

Pembaruan data di Dapodik menjadi penting, lanjut Jumeri, karena digunakan pula untuk bantuan kuota data internet yang akan diberikan mulai September hingga Desember 2021.

Dalam webinar bertajuk “Pembaruan Dapodik untuk Perhitungan Dasar BOS Reguler”, Jumeri mengemukakan, pemerintah menyediakan dana yang cukup besar untuk pendidkan. Salah satunya adalah dana BOS yang diterima sekolah setiap 4 bulan sekali.

“Dana BOS memiliki pengaruh yang sangat strategis dan kontributif bagi kelancaran dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Tolong pastikan kembali validasi data Dapodiknya, karena semua kegiatan mengacu pada data tersebut,” katanya.

Disebutkan, Kemdikbudristek tahun ini telah menganggarkan 2.116.603 sekolah sebagai penerima BOS reguler tahun anggaran 2020-2021. Adapun rinciannya, tahap 1 kepada 215.724 sekolah atau sebanyak 99,59 persen. Sisanya 0,41 persen atau 879 sekolah tidak dapat penyaluran karena masih terkendala laporan sekolah yang belum beres.

“Saya ingatkan, faktor ketepatan waktu dalam pembuatan laporan juga penting. Kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten maupun Kota, kami minta partisipasi aktifnya dalam mengurus laporan keuangannya,” ucapnya.

Pada tahap kedua, yaitu Mei, Juni, Juli dan Agustus, telah disalurkan sebanyak 215.646 atau setara 99,55 persen. Sekolah yang belum beres laporan keuangannya ada 0,45 persen atau 997 sekolah.

“Belajar dari kendala pada tahap satu dan dua dalam penyaluran dana BOS, maka tahap ketiga pada akhir 2021 ini, ada hal-hal yang harus disiapkan sekolah dan kepala satuan pendidikan. Di antaranya, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya 31 Agustus 2021. Data itu digunakan untuk penetapan sekolah penerima BOS tahap ke-3 tahun 2021 dan seluruh tahap untuk 2022.

Merujuk ada data Dapodik per 22 Agustus 2021, ada 185.404 sekolah atau 84 persen telah melakukan sinkronisasi. Itu artinya, masih ada 36 ribu sekolah atau 16 persen dari total sekolah yang belum sinkronisasi. Hal itu akan merugikan peserta didik dan sekolah akibat keterlambatan pelaporan.

“Dana yang ditransfer nantinya dibantu aldaerah untuk bisa melaksanakan kewenangannya. Sementara kementerian membantu mendukung dinas-dinas daerah untuk melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,” ucap Jumeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Sutanto, menambahkan, data Dapodik banyak digunakan untuk berbagai program dan perhitungan biaya pendidikan sebagai dasar perhitungan menyusun sebuah program.

Tak hanya itu, Dapodik juga digunakan untuk pemberian dana Program Indonesia Pintar, kuota internet, sistem berkas, Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN), layanan guru, serta menyusun kebijakan asesmen nasional dan akreditasi.

“Data Dapodik juga digunakan untuk kebutuhan data dari kementerian lain, seperti KPK, Disdukcapil, hingga Menpan RB. Dapodik sangat penting untuk membuat kebijakan di dunia pendidikan,” kata Sutanto.

Ia mengimbau kepada dinas terkait dan satuan pendidikan untuk segera melakukan pembaruan data, karena sampai sekarang belum semua satuan pendidikan mengaktifkan data pada 2021. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp52,5 triliun untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Rinciannya, tingkat SD sebanyak 147.610 sekolah, SMP 39.461 sekolah, SMA 13.374 sekolah, SMK 14.000 sekolah dan SLB sebanyak 2.217 sekolah.

“Dana yang diberikan juga berbeda-beda antar kabupaten. Ada juga yang sama jika kondisinya sama dengan lainnya,” ucapnya.

Adapun syarat dan kriteria penyaluran dana BOS reguler untuk tahap 3 tahun anggaran 2021, yaitu pendidikan penerima dana BOS yaitu harus sinkronisasi Dapodik paling lambat 31 Agustus 2021. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta) harus memiliki izin dan terdata di Dapodik.

“Selain itu, jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang dalam 3 tahun terakhir, dan bukan satuan pendidikan kerja sama atau dulu disebut sekolah internasional,” katanya.

Syarat untuk kriteria penyaluran, disebutkan, harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2021 dan memberi data rekening atas nama satuan pendidikan yang aktif.

Bagi sekolah yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku, maka konsekuensinya tidak dapat ditetapkan sebagai sekolah penerima dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan BOS Tahun Anggaran 2022.

“Kendala sinkronisasi Dapodik biasanya karena keterbatasan infrastruktur di satuan pendidikan seperti ketiadaan listrik, internet dan komputer. Adanya pergantian SDM di satuan pendidikan, proses penginputan peserta didik yang belum lulus atau dimutasikan,” katanya.

Selanjutnya, syarat keempat penyaluran dana BOS regular tahap 3 tahun 2021 menyangkut verifikasi dan validasi satuan pendidikan. Perlu diperhatikan, data satuan pendidikan dengan status nol peserta didik, tetapi belum dilakukan penutupan oleh dinas pendidikan.

“Ini tantangan yang perlu kita selesaikan bersama. Kami sangat berharap provinsi yang belum revalidasi data dari Dapodik untuk segera menyelesaikannya,” ucap Sutanto.

Guna mempercepat sinkronisasi, pemerintah pusat telah menggunakan fasilitas SMS, WhatsApp, medsos, maupun telegram broadcast ke dinas dan satuan pendidikan. Selain juga menyediakan sistem dan memperbaikinya secara berkala untuk membantu saat validasi data Dapodik. (Tri Wahyuni)