Kemdikbudristek: Pembelian Produk TIK Sekolah Merujuk e-Katalog LKPP

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendukung penggunaan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri untuk pengembangan infrastruktur dalam program digitalisasi sekolah.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Perencanaan, Kemdikbudristek, M Samsuri dalam siaran pers, Jumat (30/7/21).

Samsuri menjelaskan, setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa itu wajib mengikuti proses lelang untuk kemudian bisa terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog, sesuai standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Pihak industri TIK dalam negeri yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa, harus berkoordinasi lebih dulu dengan Kementerian Perindustrian, guna mengetahui apakah produknya memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),” ujar Samsuri.

Ditambahkan, dana program digitalisasi sekolah tahun 2021 berjumlah Rp3,7 triliun, yang terbagi dalam dua alokasi. Pertama, dari anggaran Kemdikbudristek (APBN Pusat) senilai Rp1,3 triliun. Kedua, dana sebesar Rp2,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021.

“Pembelanjaan TIK melalui APBN tahun 2021 senilai Rp1,3 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 12.674 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SLB, yaitu pembelian 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor dan 45 speaker.

“Untuk produk dan merek dari masing-masing kebutuhan, harus merujuk pada pilihan yang yang tersedia di e-katalog LKPP. Tak bisa diluar itu,” ucap Samsuri.

Sementara pembelanjaan TIK melalui DAK Fisik (anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah) senilai Rp2,4 triliun tahun 2021 telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021.

“Alokasi itu mengatur rencana pembiayaan bagi 16.713 sekolah berupa 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN dan peralatan pendukungnya seperti 17.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 printer.dan 6.527 scanner,” tuturnya.

Samsuri menambahkan, pengadaan DAK Fisik dilakukan oleh pemerintah daerah dengan merujuk pada spesifikasi dan daftar barang yang dicantumkan sebagai lampiran dari Permendikbud. Pengadaan peralatan TIK untuk sektor pendidikan harus memenuhi standar LKPP dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Selain pengadaan TIK, lanjut Samsuri, Kemdikbudristek mendorong produksi laptop Merah Putih melalui konsorsium perguruan tinggi yaitu ITB, ITS, dan UGM. Konsorsium itu telah menyiapkan peta jalan, desain produk dan terlibat penuh dalam produksi laptop bersama dengan industri mulai 2022.

“Pelajar SMK dan mahasiswa dari perguruan tinggi vokasi (PTV) akan dilibatkan dalam kegiatan perakitan hingga pascapenjualan,” kata Samsuri menandaskan. (Tri Wahyuni)