Kemdikbudristek Siapkan Rp270 Miliar untuk Kampus Merdeka Vokasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyiapkan dana hingga Rp270 miliar untuk keberhasilan Program Merdeka Belajar Episode 11: Kampus Merdeka Vokasi.

“Dana Rp90 miliar untuk pengembangan Program SMK-D2 Fast Track dan Peningkatan Program Studi D3 menjadi D4 atau sarjana terapan,” kata Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, Wikan Sakarinto dalam acara Bincang Interaktif yang digelar daring, Kamis (27/5/21).

Sedangkan dana Rp180 miliar sisanya, lanjut Wikan, digunakan untuk Pusat Keunggulan di SMK, hilirisasi produk riset terapan dan pengembangan ‘start-up’ kampus vokasi yang dibangun bersama industri.

“Dana kompetitif akan diberi maksimal Rp1 miliar, tergantung kualitas usulan. Untuk dana padanannya, harus memiliki kualifikasi dan ketentuan sesuai dengan persyaratan,” ujarnya

Syarat itu, disebutkan, bisa mencari partner dengan kontribusi dana ‘incash’ atau ‘inkind’ dari industri. Perbandingan dana diberi maksimal 3 berbanding 1. Artinya bila industri memberi 1 rupiah, maka pengusul mendapat maksimal 3 rupiah dari Kemdikbudristek tergantung kualitas usulannya.

Bagi para pemangku kepentingan yang ingin ikut program, dapat mempelajari petunjuk teknis melalui laman ppptv-ptn.kemdikbud.go.id (untuk dana kompetitif) dan kedaireka.id/diksi (untuk dana padanan). Laman tersebut juga menyertakan panduan atau template usulan, cara mengusulkan dan sebagainya.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, Benny Bandanadjaja menjelaskan, sosialisasi tak terbatas di website saja tetapi juga bisa lewat komunikasi secara daring. Yaitu lewat platform yang mempertemukan industri dan perguruan tinggi yang diinisiasi Ditjen Pendidikan Tinggi, bernama Kedaireka.

Benny memaparkan, saat ini sudah ada 31 program studi yang berminat mengembangkan Program SMK D-2 Fast Track. Sedangkan dari SMK, sudah ada ratusan yang mendaftar dalam bentuk proposal.

“Sebelum ada program ini, sebenarnya animo perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri dalam sudah tinggi. Tetapi kini semakin kuat lagi, karena sudah ada payung hukumnya,” ucap Benny.

Kerja sama dengan industri selama ini, lanjut Benny, baru sebatas magang. Tetapi kini juga menyangkut pengembangan kurikulum, mungkin dosennya bisa mengajar dan sebagainya. Sehingga makin banyak bentuk kerja samanya, dengan memenuhi paket link and match 8+i yang dicanangkan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Hal senada dikemukakan Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Bali bidang kerja sama, I Wayan Arya. Katanya, untuk menarik industri agar mau bergabung pada kebijakan itu, perlu ada solusi yang saling menguntungkan.

“Jika perusahaan dapat keuntungan dari kerja sama itu, tentu mereka akan tertarik. Untuk SMK D-2 Fast Track, industri tidak perlu menyiapkan training, sehingga mereka titipkan training di perguruan tinggi. Sehingga prosesnya jadi hemat waktu, uang dan tenaga,” ujarnya.

Terkait kerja sama dalam penelitian pengembangan produk, lanjut Wayan, produk yang bernilai tinggi dan bisa berbagi hasil, dapat diproduksi masal. Hal itu akan membuat semua pihak tertarik.

“Ini tergantung dari kreativitas dosen, perguruan tinggi untuk bisa menunjukkan bahwa kerja sama ini membuat keduanya untung bagi kedua belah pihak,” katanya.

Dalam Program Kampus Merdeka Vokasi tahun ini, lanjut Benny, pemerintah hanya memberi rangsangan atau insentif kepada institusi pendidikan yang mempunyai program bagus untuk diberikan dana dukungan.

Beny berharap program Merdeka Belajar episode 11 dapat lebih meningkatkan ‘link&match’ antara perguruan tinggi vokasi atau prodi-prodi vokasi di perguruan tinggi. Hal itu diharapkan dapat membuat lulusan pendidikan vokasi terserap di industri. (Tri Wahyuni)