Kemdikbudristek Tanggapi 4 Miskonsepsi Isu Klaster PTM Terbatas

0

JAKARTA (Suara Karya); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyebut 4 miskonsepsi terkait isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar di masyarakat.

Miskonsepsi pertama soal terjadinya klaster akibat PTM terbatas. Angka 2,8 persen satuan pendidikan itu bukanlah data klaster covid-19, melainkan data satuan pendidikan yang melapor ada warga sekolah pernah tertular covid-19. Lebih dari 97 persen satuan pendidikan tak pernah punya warga sekolah yang tertular covid-19.

“Jadi yang dilaporkan tersebut belum tentu klaster sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri dalam taklimat media secara daring, Jumat (24/9/21).

Miskonsepsi kedua, menurut Jumeri, belum tentu penularan covid-19 itu terjadi di satuan pendidikan. Data diperoleh dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemdikbudristek. “Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah PTM Terbatas, tetapi juga ada yang belum,” ujarnya.

Ditambahkan, miskonsepsi ketiga adalah angka 2,8 persen satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir, melainkan 14 bulan terakhir. Laporan tersebut dibuat mulai Juli 2021.

Sedangkan miskonsepsi keempat adalah isu tentang 15 ribu siswa dan 7 ribu guru positif covid-19 dari laporan yang disampaikan 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi. Sehingga masih ditemukan kesalahan.

“Bisa saja terjadi kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan, seperti laporan jumlah guru dan siswa positif covid-19 lebih besar dari jumlah total guru dan siswa di satuan pendidikan tersebut,” ujarnya.

Ke depan, Kemendikbudristek akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk uji coba penggunaan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data melalui aplikasi PeduliLindungi.

Kemdikbudristek juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan dan pemantauan dinamika sekolah yang melaksanakan PTM Terbatas.

Anak-anak juga bisa tetap belajar dari rumah jika orangtua belum yakin dan belum memberikan izin untuk mengikuti PTM Terbatas, serta tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang belajar dari rumah.

“Kolaborasi yang efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orangtua sangat diharapkan untuk menyukseskan penerapan PTM terbatas,” ucap Jumeri.

Simak video #KitaSiapBelajarOptimal di kanal YouTube Kemendikbud RI dan dapatkan informasi lebih lanjut di laman http://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id. (Tri Wahyuni)