Kemdikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Bukan Syarat PTM

0

JAKARTA (Suara Karya): Vaksinasi covid-19 pada peserta didik bukanlah syarat wajib pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ataupun kegiatan asesmen. Hal itu sesuai Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku sejak 21 Desember 2021.

“Penambahan syarat yang tidak sesuai dengan SKB 4 Menteri tidak diperbolehkan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesjen Kemdikbudristek), Suharti, di Jakarta, Senin (28/3/22).

Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri. Karena itu, tidak diperkenankan menambah pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran.

Seiring dengan semakin membaiknya situasi pandemi covid-19, Suharti menjelaskan pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan harus mengikuti SKB Empat Menteri Nomor 06/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Dinas pendidikan dan sekolah harus memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan pelaksanaan PTM Terbatas tersebut mengacu pada SKB Empat Menteri yang terakhir,” ucapnya.

Pemerintah akan terus mendorong vaksinasi covid-19 kepada seluruh warga pendidikan, khususnya para Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, vaksinasi peserta didik tidak pernah menjadi syarat penyelenggaraan maupun keikutsertaan peserta didik pada PTM.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2022, PTM Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang diatur dalam SKB Empat Menteri. Surat Edaran itu juga dijelaskan, orang tua/wali peserta didik diberi pilihan bagi anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan memberi pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas. Termasuk sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik.

Penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; penanganan temuan kasus konfirmasi covid-19 di satuan pendidikan; serta penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan SKB Empat Menteri.

Dengan berlakunya surat edaran terbaru tersebut, lanjut Suharti, maka Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan tidak berlaku.

“Harapan Kemdikbudristek adalah seluruh pihak bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran agar hak belajar siswa kita terpenuhi. Menjadi tanggung jawab kita bersama, PTM Terbatas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi anak-anak kita,” kata Suharti menegaskan. (Tri Wahyuni)