Kemen-PPPA: Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Siap Diberlakukan

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berhasil menyusun panduan rekomendasi dispensasi kawin bagi Dinas PPPA di daerah.

“Panduan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perangkat daerah untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Agustina Erni dalam
‘Focus Group Discussion’ (FGD) Perencanaan Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Dinas PPPA, secara daring, Senin (14/2).

Erni menjelaskan, perkawinan anak merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Pemerintah mencegah perkawinan anak, karena berdampak pada seluruh aspek pemenuhan hak anak, termasuk tumbuh kembang anak.

“Upaya itu tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PPPA sendirian, tetapi butuh keterlibatan banyak pihak, yakni Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk mitra pembangunan lainnya untuk mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” ucapnya menegaskan.

Disebutkan tugas dan fungsi Kementerian PPPA, yakni melaksanakan lima arahan Presiden. Satu diantaranya, mencegah perkawinan anak. Selain juga menjalankan program-program prioritas sesuai arahan Presiden yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Tujuan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Targetnya, antara lain, mengurangi perkawinan anak dari 10,44 persen pada 2021 menjadi 8,74 persen pada 2024,” tutur Erni.

Komitmen itu dijabarkan lewat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah pada Februari 2020 lalu. Tujuannya, mengurangi perkawinan anak menjadi 6,9 persen pada 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Erni mengungkapkan, sebenarnya telah banyak yang dilakukan pemerintah dalam menghentikan praktik perkawinan anak. Salah satunya, perundang-undangan yang sangat progresif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 16 Oktober 2019.

“Hal itu merupakan bentuk komitmen Negara untuk melindungi anak,” ujarnya.

Ditambahkan, Mahkamah Agung juga secara progresif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan MA tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin.

“Dalam implementasinya, Pemerintah daerah yang diwakilkan Dinas PPPA sebagai pengampu bidang perempuan dan anak, banyak diminta Pengadilan Agama untuk memberi rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin,” ujar Erni.

Beberapa Dinas PPPA baik provinsi, maupun kabupaten/kota telah menyusun SOP Pemberian Rekomendasi Permohonan Dispensasi Kawin, namun belum ada acuan bersama. Mengingat masih beragam perspektif layanan di daerah.

Karena itu, Erni menilai, perlu sebuah panduan bagi Dinas PPPA untuk memberi rekomendasi dispensasi kawin yang sama pada semua daerah. Hal itu sekaligus sinkronisasi dengan SOP yang ada di daerah. Semua itu menjadi langkah awal dalam menyusun sebuah panduan rekomendasi dispensasi perkawinan anak .

Terkait konsepsi panduan rekomendasi dispensasi kawin, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati mengungkapkan, dispensasi kawin merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan apakah sebuah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak.

Untuk itu, Rita menilai perlu dilakukan pendampingan sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke hakim, dengan memberi rekomendasi kondisi anak yang dimohonkan.

Hal senada dikemukakan Direktur Pembinaan Administrasi MA, Nur Jannah. Katanya, hal itu sesuai amanah Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 bahwa psikolog, pekerja sosial dari lembaga layanan yang ditunjuk dapat memberi rekomendasi dalam dispensasi.

Hal penting lainnya adalah pandangan masyarakat bahwa jika yang dimohonkan telah hamil, maka Pengadilan Agama tidak serta merta akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Jadi tidak ada alasan harus hamil dulu, jika ingin dikabulkan. Karena anak yang dilahirkan akan diberi hak identitas oleh pengadilan,” ujarnya.

Adapun rekomendasi itu berisi kondisi anak secara umum dan kondisi psikologis yang dapat memberi gambaran bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penanganan dampak dispensasi kawin juga dapat dilakukan saat permohonan dispensasi kawin diputuskan. Ketika permohonan dispensasi kawin ditolak, maka unit layanan perempuan dan anak dapat memulihkan kondisi dan hak anak, seperti hak pendidikan, bersosialisasi kembali dengan teman sebaya dan masyarakat.

Ditambahkan, SOP memuat tugas lembaga layanan dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Lembaga layanan itu adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Kedua lembaga layanan itu dapat menjalankan fungsi untuk pendampingan dan berkoordinasi demi terpenuhinya hak anak mulai dari upaya pencegahan sebelum terjadinya perkawinan usia anak, serta penanganan pasca keputusan permohonan dispensasi kawin.

Terkait praktik baik yang dilakukan daerah, Kepala Dinas Sosial, PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Budi Setiasih dan Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak utamanya dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

“Kami menginisiasi Jo Kawin Bocah sebagai gerakan bagi masyarakat untuk mencegah dan menangani perkawinan anak sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan anak di Jawa Tengah,” kata Retno.

Kegiatan Jo kawin Bocah dilakukan untuk mencegah dampak perkawinan anak seperti kesehatan (angka kematian ibu dan stunting), kualitas sumber daya manusia di masa depan, kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, serta agenda pembangunan yang terhambat.

Program Jo Kawin Bocah meliputi upaya pencegahan, penanganan melalui rekomendasi dan penanganan pasca putusan pengadilan agama. Sedangkan Dinsos PPPAKB Kabupaten Rembang melalukan upaya pencegahan lewat PUSPAGA SAMARA.

“Kami melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pengadilan Agama tentang pembinaan dan edukasi bagi calon pemohon dispensasi nikah dengan bantuan dari tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidikan, dan fasilitator keluarga,” kata Budi Setiasih menandaskan. (Tri Wahyuni)