Kemenag: KDRT Tidak Bisa Dibenarkan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Agama menegaskan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak bisa dibenarkan. Penegasan itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Isfah Abidal Aziz.

“Segala bentuk KDRT tak bisa dibenarkan, apalagi disembunyikan dengan dalih keluhuran istri. Sikap Kementerian Agama tegas dan tidak ada tawar menawar,” kata pria yang akrab disapa Gus Alex dalam siaran pers, Sabtu (5/2/22).

Untuk itu, lanjut Gus Alex, relasi laki-laki dan perempuan harus dijalin dalam semangat keadilan dan saling memberi penghormatan.

Ia mengaku prihatin, KDRT masih terjadi hingga saat ini. Korban umumnya pihak perempuan. Mengatasi masalah KDRT, harus menggunakan pendekatan komprehensif meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak.

“Mengatasi masalah KDRT, tak cukup upaya kuratif, tetapi juga preventif,” ucapnya.

Untuk itu, Gus Alex menilai, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, dari aspek hukum, saat ini sudah ada UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Regulasi itu harus terus disosialisasikan ke masyarakat.

Selain harus ada upaya penegakan hukum secara konsisten. Diperlukan sensitivitas bagi seluruh aparat penegak hukum. “Dalam penegakan hukum ini, peran negara sangat diperlukan,” tegasnya.

Kedua, aspek kesadaran kolektif masyarakat terkait kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tokoh agama, cendekiawan, aktivis, tokoh politik serta tokoh masyarakat harus diikutsertakan. Penyadaran masyarakat bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan.

Ketiga, aspek sarana dan prasarana perlindungan korban. Hal itu dapat dilakukan dengan pembentukan pusat-pusat penanganan korban KDRT, tenaga medis, konselor, psikiater, rohaniwan dan sebagainya yang memiliki sensitivitas yang tinggi. (Tri Wahyuni)