Kemenkeu: Kenaikan Iuran JKN per 1 Juli Khusus Peserta Mandiri Kelas I dan II

0
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. (suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta Mandiri sebenarnya berlaku pada kelas I dan II. Kenaikan iuran sebesar Rp16.500 di kelas III akan disubsidi oleh pemerintah.

“Dalam regulasi disebutkan iuran kelas III untuk PBPU dan BP naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Peserta hanya perlu membayar Rp25.500, selisih Rp16.500 akan dibayarkan pemerintah,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (14/5/20).

Kenaikan iuran JKN itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan itu dinyatakan mulai 1 Juli 2020, iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas I menjadi Rp150 ribu, kelas II menjadi Rp100 ribu dan kelas III menjadi Rp42 ribu.

Subsidi iuran diberikan kepada peserta PBPU dan BP kelas III, lanjut Askolani, karena pemerintah menyadari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sedang lesu akibat pandemi corona virus disease (covid-19). Karena itu, peserta kelas III tetap membayar seperti tarif sebelumnya sebesar Rp25.500.

“Jadi peserta kelas III pada segmen PBPU dan BP tetap membayar sesuai tarif lama. Kenaikan itubhanya diatas kertas. Karena selisih iuran JKN tetap dibayarkan pemerintah,” ucapnya.

Kenaikan iuran yang sesungguhnya, menurut Askolani, untuk segmen PBPU dan PU kelas III baru akan diberlakukan pada Januari 2021. Iuran yang dibayarkan bukan Rp42 ribu, melainkan Rp35 ribu per orang per bulan. Selisih Rp7 ribu akan ditanggung pemerintah.

“Besaran iuran Rp35 ribu pun masih bisa berubah. Peserta kelas III tetap membayar Rp25.500, asalkan selisihnya ditanggung bersama pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku,” tuturnya.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa menjelaskan, Perpres No 64 Tahun 2020 sebenarnya tak hanya mengatur soal penyesuaian iuran, tetapi juga beberapa perbaikan dalam ekosistem dan tata kelola program JKN-KIS.

“Perpres 64/2020 hanya menetapkan kenaikan iuran untuk peserta PBPU dan BP kelas II dan kelas I. Bahkan kenaikan iuran untuk kelas I dan kelas II itu lebih rendah Rp10 ribu dari besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yakni Rp160 ribu untuk kelas I dan Rp100 ribu untuk kelas II.

“Jika peserta kelas I dan II keberatan atas besaran iuran yang baru, mereka dipersilakan untuk turun kelas. Jadi gak selamanya berada di kelas yang sama. Ajuka saja perubahan kelas langsung ke BPJS Kesehatan,” tutur Kunta menandaskan. (Tri Wahyuni)