Kemenkop Ajak Masyarakat Perkuat Kelembagaan UMKM Lewat Koperasi

0
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal, dan Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi Deputi Bidang Produksi Dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Siti Darmawasita meninjau pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rabu(31/7/2019).

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengajak masyarakat UKM untuk bergabung dalam satu wadah usaha bernama koperasi. Karena, apa yang kita lakukan harus memiliki manfaat bagi orang banyak. Kita juga tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Yang tak kalah penting, di negara-negara maju itu seperti di Skandinavia dan Selandia Baru, masyarakatnya saling membantu dan bergantung satu sama lain.

“Itu semua merupakan filosofi dari berkoperasi,” tegas Prof Rully, pada acara Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Benteng, Sulawesi Selatan, Selasa (30/7/2019).

Di depan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal,¬† Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Siti Darmawasita, dan para pelaku koperasi dan UKM di Kabupaten Selayar, Prof Rully mengatakan bahwa luasnya wilayah Indonesia maka kita harus melakukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. “Tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Itulah maka kita harus berkoperasi,” ujar Rully.

Prof Rully mencontohkan, UKM membuat produk (kue) yang akan dijualnya ke warung-warung. Namun, UKM tidak hanya menjual produk, melainkan juga harus mengurus masalah lain, seperti urus ijin usaha, hak merek, beli bahan baku, urus desain, kemasan, dan sebagainya. Itu semua tidak mungkin dilakukan sendiri. “Solusinya, dengan berkoperasi maka akan ada orang yang memikirkan hal-hal tersebut,” katanya.

Contoh lain, nelayan tugasnya mencari ikan, sementara pengurus koperasi melakukan tugas lainnya. Yakni, menjual hasil tangkapan nelayan, negosiasi dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, mencari kapal dengan kapasitas lebih besar, menjual ikan dengan harga lebih menguntungkan, dan sebagainya. “Itu tugas pengurus koperasi,” tandas Rully.

Intinya, lanjut Prof Rully, menjadi manajer koperasi banyak yang harus dikerjakan. Misalnya, menciptakan kemasan produk agar lebih menarik, mendorong harga lebih kompetitif di pasar, dan sebagainya. “Termasuk mengadministrasikan seluruh kegiatan usaha para anggotanya,” Rully menambahkan.

Oleh Karena itu, Prof Rully berharap agar laporan keuangan koperasi itu harus rapi, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau administrasi rapi maka pihak lain pun akan percaya untuk menjadikan koperasi sebagai mitra usaha,” ujar dia.

Menurut Rully, agar dipercaya orang maka koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “RAT itu sarana agar orang percaya. Juga sebagai bukti bahwa pengurus koperasi sudah bekerja dengan baik dan benar. RAT itu intinya sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja koperasi yang salah satunya adalah memaparkan Sisa Hasil Usaha atau SHU yang bisa dinikmati seluruh anggota,” paparnya.

Ke depan, Prof Rully menekankan hanya akan membantu melalui program dan fasilitas dari pemerintah bagi koperasi yang mau maju tapi tidak memiliki kemampuan untuk maju.

“Koperasinya ada, hasil produksinya ada, maka kita akan bantu dengan aneka program dan fasilitas yang ada. Diantaranya, pemasaran, perijinan, kemasan, hingga pembiayaan. Kita memiliki dan bergulir dari LPDB KUMKM dengan bunga sangat murah,” tukas Rully.

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi mayarakat Selayar, Rully merasa prihatin dengan penurunan harga kopra yang berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian pula permasalahan yang dihadapi para nelayan untuk mengoperasionalkan kapal tangkap yang telah mereka miliki.

“Hal ini perlu dikoordinasikan dengan para pihak baik di pusat maupun di daerah. Semoga ada solusi mendasar dalam waktu dekat. Namun permasalahan itu memperkuat alasan mengapa kelembagaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Rully.

Selain itu, lanjut Rully, kehadiran PLUT yang saat ini baru dimulai pembangunan dan direncanakan November 2019 diresmikan, diharapkan menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. (Gan)