Kemenkop Genjot Peningkatan Kapasitas Usaha KUMKM

0
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat memberikan paparan terkait strategi pengembangan KUMKM pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang disinergikan dengan Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Kota Denpasar, Bali, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan menjelaskan bila kapasitas usaha mikro yang jumlahnya mencapai 62 juta, meningkat sebesar 30% dan usaha kecil meningkat kapasitas usahanya 10%, maka akan mampu memberikan dampak pada peningkatan perekonomian nasional sebesar 7-9%.

“Oleh karena itu, kita akan terus melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja KUMKM di Indonesia,” papar Prof Rully pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang disinergikan dengan Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Kota Denpasar, Bali, Jumat (23/8).

Selain itu, lanjut Prof Rully, dengan meningkatkan kapasitas usaha pelaku usaha mikro dan kecil, juga akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

“Lebih dari itu, akan tercipta pula apa yang kita namakan pemerataan pembangunan. Kita sangat berharap kontribusi dari usaha mikro dan kecil,” imbuh Rully.

Dia menambahkan, semua itu sudah ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengembangan KUMKM di Indonesia. “Kita akan aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, NGO dalam hal ini ICSB, hingga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,” katanya.

Rully berharap, dengan koordinasi dan sinergi tersebut dapat memformulasikan action plan untuk mewujudkan target yang ada, yaitu meningkatkan kapasitas usaha KUMKM. “Di samping itu, diharapkan juga tercipta sinkronisasi program dalam membangun KUMKM antara pusat dan daerah,” tandasnya.

Sebagai perbandingan, Rully menunjuk Jepang dan Korea yang sukses membangun UKM karena ditopang kebijakan yang mumpuni dan komprehensif, sesuai yang dibutuhkan UKM disana. “Kita harus bisa melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea,” kata Rully.

Hanya saja, dia mengakui, kontribusi UKM terhadap kinerja ekspor nasional masih terbilang rendah, yakni 15,80%. Artinya, produk UKM Indonesia masih mendominasi pasar domestik saja. “Permodalan bukan satu-satunya masalah UKM di Indonesia, meski UKM yang mampu mengakses perbankan baru sekitar 12% saja,” ungkap Rully.

Terkait permodalan, lanjutnya, pemerintah terus berupaya memudahkan dan meringankan beban pelaku UKM. Diantaranya, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah turun menjadi 7% pertahun, dari sebelumnya 22% (2014), 12% (2015), dan 9% (2017). “Pajak UKM juga sudah diturunkan menjadi 0,5% bagi UKM dengan omzet Rp4,8 miliar pertahun”, pungkas Rully. (Gan)