JAKARTA (Suara Karya): Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah, seperti Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Banten, Lampung dan daerah lainnya, telah berdampak pada keberlangsungan usaha KUMKM di wilawah terdampak bencana, utamanya KUMKM yang memiliki pinjaman ke lembaga keuangan.
“Terkait dengan itu, kami telah melakukan koordinasi dalam rangka melakukan restrukturisasi. Misalnya Provinsi Bali, Jumlah debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) 12.214 unit dengan outstanding Rp2,2 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 84 debitur dengan outstanding 61 miliar,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, dalam jumpa pers, di Kementetian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Langkah serupa, dilakukan di daerah terdampak bencana lain, yakni di NTB, Selawesi Tengah, Banten, dan Lampung. namun tentu saja dengan outstanding yang berbeda.
Sementara terkait realisasi penanganan dampak bencana oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2018 lalu. Diantaranya memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp450 juta kepada 100 KUKM di tiga kabupaten di Aceh (Pidie, Pidie Jaya dan Bireun).
Selain itu, ujar Damanik, pihaknya juga menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan teknis di Provinsi NTB, seperti pelatihan anyaman berbahan baku ketak bagi 30 UKM.
“Kita juga melakukab pelatihan pengolahan pembuatan dodol bagi 39 UKM. Kemudian pelatihan pengolahan gula dan dodol bagi 30 UKM. Pelatihan pengolahan ubi dan pisang, juga bagi 30 UKM, lalu pelatihan pengolahan jambu mete dan keripik oisang bagi 30 UKM dan memberikan motivasi usaha bagi 50 UKM,” ujarnya menambahkan.
Sementara terkait rencana aksi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha di tahun 2019, yakni berencana memberikan bantuan melalui program. Seperti pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pascabencana sebesar Rp1,5 miliar kepada 300 KUKM (NTB sebanyak 150 KUMKM senilai Rp750 juta dan Sulawesi Tengah sebanyak 150 KUMKM senilai Rp750 juta).
“Sedangkan wirausaha oemula (WP), kami siapkan anggaran sebesar Rp1.050 miliar kepada 105 WP. Yaitu di NTB sebanyak 70 WP senilai Rp700 juta dan Sulteng sebanyak 35 WP senilai 350 juta,” ujarnya menambahkan.
Kemudian untuk revitalisasi pasar rakyat, katanya, jumlah anggarannya dusiapkan Rp7,6 miliar, dengan rincian: NTB sebesar Rp4,750 miliar di 5 lokasi, dan Sulteng sebesar 2,850 miliar di 3 lokasi.
“Rencana aksi lainnya, kami juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi di NTB sebanyak 11 kegiatan, Sulawesi Tengah sebanyak 17 kegiatan, Banten sebanyak 4 kegiatan, dan Lampung Selatan sebanyak 6 kegiatan,” ujar Damanik. (Gan)
