Kementerian PUPR akan Bangun 1,5 Juta Rumah Swadaya Selama 2020-2024

0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2020 sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah. (ANTARA FOTO)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1,5 juta unit rumah swadaya sebagai bagian dari rencana program prioritas periode 2020-2024.

“Untuk sektor perumahan kami akan membangun 50 ribu unit rumah susun, 25 ribu unit rumah khusus, dan 1,5 juta unit rumah swadaya,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto dalam seminar daring di Jakarta, Rabu.

Selain itu Kementerian PUPR juga akan membangun 2.500 km jalan tol, 3.000 km jalan baru, dan 60 km jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas.

Rencana program prioritas Kementerian PUPR lainnya yakni berupaya meningkatkan kapasitas daya tampung air 60 meter kubik per kapita per tahun, pembangunan 60 unit bendungan, serta 1.000 embung, 500 ribu hektare daerah irigasi.

Terkait permukiman, Kementerian PUPR juga akan meningkatkan layanan 90 persen akses air minum, 80 persen akses sanitasi dan persampahan, penanganan 10 ribu hektare kawasan kumuh.

“Kementerian PUPR memiliki tugas yang masih sangat besar pada periode 2020-2024,” kata Trisasongko Widianto dalam seminar daring yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sebelumnya Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memprioritaskan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa pemerintah bisa saja menambah kuota karena terobosan-terobosan ke depan banyak sekali.

PPDPP juga berharap memiliki Pusat Data Perumahan, kemudian tepat sasaran kepada MBR, mekanisme penyaluran berjalan dengan baik, rumah FLPP tepat mutu, dan mencari sumber dana lainnya di luar APBN. (Andara Yuni)