Kemkes: 99,3 Persen Tunggakan Insentif Nakes Sudah Dibayarkan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah telah membayar tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) hingga 99,3 persen. Sisa tunggakan sebesar 0,7 persen atau Rp9,95 miliar akan dibayarkan segera, jika fasilitas kesehatan menyelesaikan dokumen pertanggungjawabannya.

Hal itu dikemukakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), Kementerian kesehatan (Kemkes), Kirana Pritasari dalam keterangan pers secara daring, Jumat (20/8/21).

Ia menyebutkan secara detail tunggakan insentif nakes pada 2020 dari anggaran Rp1,48 triliun yang dialokasikan, ada Rp1,469 triliun yang sudah diproses pembayarannya.

Pembayaran itu untuk berbagai fasilitas kesehatan, antara lain rumah sakit (RS) TNI/Polri, RS vertikal Kemkes, RS BUMN, RS Kementerian/lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Lapangan, RS Darurat, balai, laboratorium pusat, RS swasta, relawan, dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan dokter peserta internship.

“Anggaran untuk pembayaran tunggakan tahun 2020 itu, sebenarnya sudah dialokasikan di tahun 2021. Tetapi, sebelum dibayarkan harus mendapat verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.

Tujuan dari proses verifikasi, lanjut Kirana Pritasari, agar usulan tunggakan 2020 dapat disetujui setelah diperiksa dan diberi penilaian oleh BPKP. Dengan demikian anggaran sudah boleh dibayarkan.

“Karena jumlah nominalnya cukup besar, pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu 8 kali. Prosesnya sudah disetujui Itjen maupun BPKP dengan nilai sebesar Rp1,469 triliun. Ini sudah dibayarkan dengan realisasi 99,3 persen,” ujarnya.

Sementara untuk pembayaran insentif nakes tahun 2021, kata Kirana, hal itu sudah tersalurkan secara tepat waktu dan teratur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19, fasilitas kesehatan harus mengajukan dokumen insentif tenaga kesehatan setiap bulan, secara tepat waktu di mana batas akhir setiap tanggal 15.

“Pembayaran diprioritaskan kepada fasilitas kesehatan yang tepat waktu. Bila ada yang terlambat kami beri feedback agar mereka segera melengkapi, memperbaiki dan mengajukannya lagi,” tuturnya.

Ia berharap, aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Karena ini menjadi kewajiban fasilitas kesehatan untuk mengusulkan.

“Kami akan beri peringatan jika ada fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pertanggunjawaban dokumennya,” kata Kirana menandaskan. (Tri Wahyuni)