Kemkes Turunkan Lagi Harga PCR, Batas Tertinggi Rp275 Ribu

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan (Kemkes) menurunkan lagi harga pemeriksaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dari sebelumnya Rp495 ribu menjadi Rp275 ribu untuk Jawa dan Bali. Diluar dua wilayah tersebut, ditetapkan sebesar Rp300 ribu.

“Harga baru tersebut diberlakukan mulai hari ini. Semua pihak diminta untuk mentaati kebijakan pemerintah tersebut,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Prof Abdul Kadir dalam keterangan pers yang digelar daring, Rabu (27/10/21).

Dijelaskan, penurunan harga PCR itu dilakukan setelah proses evaluasi dalam perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan PCR, yang terdiri dari komponen jasa pelayanan/SDM, reagen dan bahan habis pakai (BHP), biaya administrasi, overhead dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi itu, disepakati batas tarif tertinggi pemeriksaan PCR diturunkan menjadi Rp275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, dan Rp300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” ujarnya.

Batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. Ketetapan tersebut mulai berlaku hari ini, Rabu (27/10/21).

Prof Kadir meminta kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dapat mematuhi batasan tarif tertinggi PCR tersebut.

Hasil pemeriksaan PCR dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab.

Ia juga meminta kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan Batas Tarif Tertinggi untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ada laboratorium yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah, Prof Kadit Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk melakukan pembinaan. Bila masih ada pihak yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi diberikan berupa penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional. (Tri Wahyuni)