Kemkominfo Tutup Akses 151 Fintech dan 4 Entitas Tanpa Izin

0

JAKARTA (Suara Karya): Satuan Tugas (Satgasl Waspada Investasi menemukan 151 financial technology (fintech) peer to peer lending dan 4 entitas tanpa izin. Menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, Pemerintah telah banyak melakukan banyak hal untuk memberantas fintech lending ilegal. “Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum,” katanya dalam siaran pers, Senin (11/10/21).

Sejak 2018 hingga pertengahan Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Kendati demikian, Semuel menilai, kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal adalah literasi kepada masyarakat

“Jika masyarakat paham atas fintech lending ilegal, pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ujarnya.

Aplikasi financial technology (fintech) peer to peer lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberi akses kemudahan dalam pinjaman secara online. Jika pinjaman macet maka peminjam akan menerima dampak negatif berupa ancaman dan intimidasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L Tobing melihat perkembangan kegiatan Fintech peer to peer lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi covid-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin.

“Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Menurut Tongam L Tobing, ada beberapa modus yang digunakan fintech dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat. Mereka menyasar orang yang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif di masa pandemi.

Kemudahan dalam pinjaman itu selalu dibarengi bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Mereka juga minta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone pengguna aplikasi. “Itu sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan,” ucapnya.

Dalam mengatasi fintech ilegal, kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi melakukan langkah. Pertama, mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat. Kedua, mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Ketiga, memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. “Kami juga mengajukan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK. Selain butuh konfirmasi dari OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal,” kata Tongam.

Ditambahkan, pihaknya juga meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Untuk itu, lanjut Tongam, pentingnya peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Selain edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang legal.

Tongam juga menyebut 4 entitas penawaran investasi tanpa izin pada Agustus 2021, antara lain PT Bimasakti Kapital Abadi-Sewa Collateral BG/SBLC dari Prime Bank, Monetize Instrument Bank; PT Danamas Mandiri Investa – Penyelenggara usaha modal ventura tanpa izin; PT Generasi Berdampak Indonesia (Panak.id)-Kegiatan equity crowdfunding tanpa izin; dan PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara-Kegiatan equity crowdfunding tanpa ijin.

“Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id,” kata Tongam menandaskan. (Tri Wahyuni)