JAKARTA (Suara Karya): Target Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dalam memenuhi kebutuhan 1.500 dosen dari industri melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bakal tercapai. Upaya itu sebagai bagian dari program revitalisasi politeknik.
“Berbagai pendekatan kami lakukan agar praktisi dari industri mau mengajar di politeknik. Saat ini ada sekitar 1400 dosen dari industri. Semoga target 1500 dosen akan tercapai tahun ini,” kata Direktur Pembelajaran, Ditjen Belmawa (Pembelajaran dan Kemahasiswaan), Kemristekdikti, Paristiyanti di Serpong, Banten, Selasa (10/9/2019).
Pernyataan itu disampaikan dalam seminar bertajuk “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru atau PPG Bidang Vokasi” yang dihadiri sejumlah Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada di Tanah Air.
Dijelaskan, kebutuhan 1500 dosen dari kalangan dunia usaha untuk memenuhi kualifikasi profesi dosen dengan pendidikan setara S-2. Untuk penyesuaian ilmuannya, rekrutmen dilakukan dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang dari pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, mulai dari level 3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Program D1 hingga jenjang kualifikasi level 9 KKNI atau Program Doktor,” tuturnya.
“RPL tak hanya berlaku untuk dosen, tetapi juga guru, instruktur, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik,” katanya.
Ditanya bidang keahlian dari para dosen industri, Paristiyanti mengemukakan, terbanyak berasal dari kalangan perhotelan, biro perjalanan wisata, konstruksi jembatan, perindustrian dan transportasi. Mereka akan mendapat Nomor Induk Khusus (NIDK) sebagai pengajar yang tersebar di 34 politeknik.
Ditanya jika tidak ada industri di sekitar politeknik, Paristiyanti mengatakan, solusinya akan dicarikan dari daerah lain atau mencari praktisi yang masuk usia pensiun. Jadi, tak ada masalah dengan waktu kerja. “Masalah ini masih jadi pembahasan dengan pihak industri,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Kemenristek Dikti , Erry Ricardo Nurzal menjelaskan, peta jalan pendidikan vokasi atau politeknik di lingkungan Kemristekdikti dilakukan dengan dua strategi, yaitu peningkatan mutu dan peningkatan kapasitas.
“Caranya lewat peningkatan kapasitas dosen dengan mengirim dosen kuliah keluar negeri. Untuk mahasiswanya, akan diberikam sertifikat kompetensi. Politekniknya kita dorong agar mampu menjadi lembaga sertifikasi profesi,” ucapnya.
Ditambahkan, peningkatan kapasitas diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Jika mereka ingin mendirikan politeknik baru, akan mendapat insentif pajak.
“Komitmen itu termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. PP ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019.
“Insentif super deduction tax ini diharapkan efektif dalam mendorong pelaku industri untuk berlomba-lomba mendirikan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga daya saing SDM Indonesia semakin baik,” katanya menegaskan.
Erry menyebut ada 12 politeknik negeri yang direvitalisasi agar menyesuaikan kebutuhan industri pengguna bagi lulusannya. Program Revitalisasi Politeknik melibatkan langsung sektor industri guna memperbaiki kualitas lulusan politeknik.
“Kerja sama antara politeknik dengan industri dilakukan dalam berbagai strategi, mulai dari penyusunan kurikulum, pemberian pelatihan oleh industri kepada dosen politeknik, pembangunan teaching factory di kampus, program magang di mitra industri, hingga kebijakan pemenuhan kebutuhan dosen politeknik dengan komposisi 50 persen dari industri dan 50 persen dari perguruan tinggi,” ucapnya. (Tri Wahyuni)
