Kenaikan UMP Harusnya Tak Berdasarkan Inflasi

0
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (24/10/2018). Mereka keberatan atas putusan pemerintah untuk menaikkan UMP sebesar 8,03 persen pada awal November. (Antara)

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) Hery Hermawan mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) seharusnya tak berdasarkan besaran inflasi, tetapi berdasarkan kebutuhan buruh.

“Kenaikan upah minimum harus berdasarkan survei kebutuhan sehari-hari buruh,” kata dia saat berunjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Dia mengatakan dengan berdasarkan inflasi, kenaikan gaji tidak akan berdampak pada kesejahteraan para buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan baru saja mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah menaikkan UMP 2019 sebesar 8,03 persen.

Para buruh menilai kenaikan tersebut belum cukup untuk membuat buruh hidup layak karena harga bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan juga naik.

Menurut mereka kenaikan upah sebaiknya 20-25 persen, oleh sebab itu mereka menuntut kenaikan upah minimum.

Selain di Kemenaker, aksi juga akan dilakukan buruh di Kantor Gubernur masing-masing daerah dengan jadwal sebagai berikut, Bandung, Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2018, Medan, Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2018, Surabaya, Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2018, Semarang, Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2018, dan Batam, Kepulauan Riau tanggal 31 Oktober 2018. (Bobby MZ)