Kepala Daerah Harus Tingkatkan Potensi Koperasi dan UKM

0
PENGHARGAAN - Staf Ahli Menteri Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto, dalam acara pemberian penghargaan Top 25 Indonesia Future Leader 2018 yang diselenggarakan Seven Media dan Asia Global, baru-baru ini. (Foto: Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Koperasi dan UKM meminta kepala daerah dapat memaksimalkan potensi koperasi dan UKM yang ada di daerahnya. Mengingat, Koperasi dan UKM dengan jumlah pelaku usahanya yang sangat besar, merupakan pendukung PDB nasional.

“Bupati harus dapat menggerakkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan UMKM dan koperasi agar dapat meningkatkan daya saingnya. Untuk itu, sinergi antar pemangku kepentingan harus maksimal, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan di daerah,” ujar Staf Ahli Menteri Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto, dalam acara pemberian penghargaan Top 25 Indonesia Future Leader 2018 yang diselenggarakan Seven Media dan Asia Global baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, sebanyak 25 bupati terpilih sebagai penerima penghargaan. Dalam pemberian penghargaan tersebut, Luhur mengatakan para kepala daerah harus mampu menyikapi perkembangan industri dan teknologi yang sangat pesat.

Dia mengatakan, perkembangan ini merupakan peluang untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka mengolah potensi sumberdaya alam, termasuk menggerakkan para pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut.

“Penghargaan jangan hanya sebagai simbol keberhasilan saat ini saja, tetapi bagaimana implementasi selanjutnya yang tentunya dengan berbagai karya yang lebih inovatif dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” katanya menambahkan.

Sementara itu, wakil Asia Global yang sekaligus mewakili Asia, Valeri Melanov mengatakan, Global dan Seven Media selaku penyelenggara Top 25 Indonesia Future Leader, menyampaikan bahwa penghargaan yang mengambil tema Kepemimpinan, diberikan kepada para pemimpin-pemimpin daerah (Bupati/Walikota), pemimpin perusahaan, pelaku pendidikan, Badan Usaha Milik Daerah dan profesional yang ada di Indonesia.

Adapun kriteria-kriteria dalam penilaian antara lain mencakup, kualitas, kinerja, layanan, dan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi.

Valeri mengemukakan zaman sudah berubah, oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk banyak belajar hal-hal yang baru, termasuk teknologi informasi. Ada tiga hal yang perlu dipelajari untuk semua pemimpin (leader), yaitu harus beradaptasi, mempunyai digital mindset dan kolaborasi. (Gan)