Kesetaraan Gender Masih Jauh dari Kenyataan, KSI Gagas Gerakan Global!

0

JAKARTA (Suara Karya): Knowledge Sector Initiative (KSI) menggagas gerakan global bertajuk ‘KSIxChange41’ untuk mendobrak bias demi terwujudnya kesetaraan gender. Gerakan itu penting, karena kesetaraan gender hingga kini masih jauh dari kenyataan.

‘Diskriminasi terhadap perempuan itu menembus semua budaya dan masyarakat di semua tingkatan dan
area kehidupan,” kata Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop dalam webinar yang digelar KSI, Selasa (8/3/22).

Australia, lanjut Kirsten Bishop, bahkan telah menetapkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial sebagai prioritas pembangunan lintas sektor. Mengatasi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

“Mari kita bersama-sama membangun kesetaraan Karena masih banyak bias dan stigma melekat pada perempuan dan kelompok rentan,” ujarnya.

Webinar juga menjadi bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional 2022. Selain perluncuran buku berjudul ‘Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik’.

Kirsten Bishop berharap, buku tersebut
menjadi referensi berharga untuk advokasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia. Buku itu berisi penelitian yang sensitif terhadap GEDSI, yang didukung oleh data dan bukti yang kuat.

“Tanpa didukung data dan bukti yang kuat, akan sulit mendapat solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan, terutama di masa pemulihan sesudah pandemi,” ujarnya.

Buku ‘GEDSI dalam Praktik’ yang berisi 30 cerita itu menyoroti pentingnya integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan dengan melibatkan kelompok rentan sebagai sumber pengetahuan dan advokat aktif.

Dokumen menampilkan pembelajaran yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip GEDSI dapat diterapkan dalam proses penelitian dan advokasi.

Buku tersebut memberi rekomendasi praktis untuk memahami bagaimana laki-laki, perempuan dan kelompok rentan memiliki kebutuhan dan kondisi kehidupan yang berbeda, termasuk akses dan kontrol atas kekuasaan, uang, hak asasi manusia, keadilan, sumber daya, dan pengambilan keputusan yang tidak setara.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Vivi Yulaswati dalam kesempatan yang sama menyatakan, pemerintah berupaya
mengimplementasikan agenda global dan nasional pada penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

“Ini akan menjadi agenda kita ke depan, kita pastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal, mulai dari kolaborasi dan melokalkan SDGs, mempertemukan prinsip global dengan nilai lokal secara inklusif, integratif dan akuntabel,” ujarnya.

Selain, lanjut Vivi, memperluas proyek yang memiliki dampak sosial untuk memastikan keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi terjadi sampai tingkat lokal.

“Pemerintah berupaya membangun ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif serta membangun kolaborasi yang konstruktif sebagai kunci ke depan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs,” katanya.

Ketua Komnas Disabilitas (KND), Dante Rigmalia memaparkan tantangan dan peluang dalam memberi advokasi bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas, agar mereka dapat memperoleh hak dan perlindungan.

Rekomendasi KND untuk mendorong advokasi itu, antara lain, mengubah kerangka berpikir dan sudut pandang tentang perempuan disabilitas, kendala yang dihadapi dan solusinya. Serta bagaimana pelibatan perempuan dengan disabilitas dalam membangun kapasitas dan sinergitas antar lembaga terkait dan pelibatan penyandang disabilitas dalam
kebijakan.

Dante juha menekankan pentingnya pelibatan disabilitas perempuan. “Membicarakan perempuan disabilitas sebagai kelompok marjinal, tapi tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam pembicaraan adalah tindakan memarjinalkan penyandang disabilitas itu
sendiri,” kata Dante menegaskan.

Hadir pula dalam webinar, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum; Ketua ASWGI Prof Emy Susanti; Direktur Eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes; Wakil Direktur KIAT Paul Wright; dan Peneliti Sajogyo Institute, Ahmad Jaetuloh. (Tri Wahyuni)