Ketua AKSES Desak Pemerintah Lakukan Langkah Tegas terhadap Koperasi ‘Papan Nama’

0
Asosiasi Kader Sosio-Ekonimi Strategis (AKSES), Suroto

JAKARTA (Suara Karya): Tahun 2014, Indonesia sempat tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di dunia. Sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu hanya 1,7 persen. Sayangnya, predikat tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dari koperasi itu sendiri.

Buktinya, saat ini banyak koperasi yang hanya papan nama. Belum lagi rentenir yang berkedok koperasi. Berdasarkan catatan yang ada, sejak 2014 hingga 2018,kementerian koperasi dan uKM sudah membubarkan sedikitnya 62 ribu koperasi. Jumlah koperasi yang dibubarkan itu, dinilai masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah potensi yang masih papan nama, yakni sekitar 80 ribu lebih.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonimi Strategis (AKSES), Suroto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara Karya, Minggu (3/2/2019).

Dia mengharapkan ada langkah-langkah strategis yang dilakukan pihak-pihak terkait atas maraknya koperasi ‘papan nama’.

“Pembubaran koperasi oleh pemerintah, penting dilakukan untuk menjaga citra koperasi. Sudah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dan juga diatur melalui PP dan Permen, hanya tinggal jalankan saja,” ujarnya.

Dia menyadari bahwa saat ini memang Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan rasionalisasi dan bubarkan koperasi-koperasi papan nama ini. Tapi upaya ini, katanya, dinilai masih sangat lamban.

“Harusnya pembubaran koperasi ini dilakukan dalam kebijakan short term, jangka pendek setahun saja. Sebab nama koperasi selama ini sudah begitu rusak oleh koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi ini,” katanya menambahkan.

Kebijakan pembubaran koperasi ini, katanya, diperlukan untuk melakukan ‘shock therapy’, agar masyarakat luas mengetahui bahwa selama ini cara berkoperasi seperti itu sebagai kesalahan belaka. Yakni mendirikan koperasi hanya untuk mengejar bantuan dan juga insentif dari luar lainya.

“Mental mencari bantuan ini, sudah secara akut merusak mental masyarakat dan menghancurkan kemandirian koperasi sebagai pilar utama berkembangnya koperasi yang baik,” kata Suroto.

Dia mengatakan, jika langkah pembubaran yang dilakukan pemerintah ini lambat, dikhawatirkan akan memunculkan ide-ide untuk mengembalikan bantuan-bantuan sosial ke koperasi yang sudah dihilangkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial dan Hibah.

“Salah satu penyebab kenapa koperasi kita itu tidak lekas berkembang dengan baik itu karena motivasi masyarakat untuk dirikan koperasi itu hanya kejar insentif dari luar, apakah itu bantuan atau program bukan rasionalitas bisnis,” katanya. (gan)