JAKARTA, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung penguatan desa dengan memiliki sistem pemerintahan yang sederhana. Sistem itu mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mewujudkan kemakmuran di Indonesia.
“Kita harus mendukung penguatan desa karena problem kemiskinan itu sebenarnya ada di tingkat desa,” tegas OSO Kamis (29/11/2018).
Hal itu disampaikan pada acara Workshop & Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang digelar di Gedung International Convetion Exhibition (ICE) BSD, Tangsel. Acara dihadiri ratusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Hal itu, kata OSO, bertepatan dengan tahun kebangkitan desa. Karena itu dia mengajak semua pemerintahan desa untuk turut serta dalam membangkitkan desa, sekaligus untuk memakmurkan desa dan Indonesia.
“Ada satu filosofi bahwa kemakmuran itu ada di tingkat desa. Bilamana semua desa makmur, maka seluruh Indonesia akan makmur. Bohong kalau Jakarta makmur, Indonesia pasti makmur,” jelas Senator asal Kalimantan Barat ini.
Hadir antara lain Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Apdesi, Akhmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, dan anggota DPR Akbar Faisal, dan lain-lain.
Untuk dapat memakmurkan desa kata, OSO maka desa harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Dimana sistem tersebut harus mampu dipahami dan diterapkan oleh pemerintahan desa. Terutama terkait dengan penggunaan dana desa.
“Bagaimana memakmurkan desa itu dengan sistem. Desa harus diberikan sistem, tidak usah diberikan pidato yang muluk-muluk yang tidak dimengerti. Tapi, dengan pemikiran yang sederhana dan pasti bisa dilaksanakan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Menurut OSO, pemerintahan desa ini terangkat citranya saat pemerintahan Jokowi. “Presiden Jokowi konsisten memperbaiki sistem dan manajemen desa. Hanya pada era Jokowi inilah nama APDESI terdengar. Jadi, Jokowi mampu menciptakan sistem desa untuk membangkitkan dan memakmurkan desa,” ungkapnya.
Selain itu kata OSO, harus membentuk sistem desa yang bagus melalui 5S. S pertama adalah ‘strategy’. Sebuah desa harus memiliki strategi untuk memakmurkan daerahnya. Kedua adalah ‘struktur’, dimana struktur pemerintahan desa harus dapat bekerja. S ketiga adalah ‘skill’.
“Dimana seseorang yang menduduki sebuah jabatan, haruslah tepat. Keempat adalah ‘sistem’ yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dan kelima adalah ‘speed dantarget’, dimana desa harus memiliki sasaran dan juga ukuran pencapaian dari sasaran tersebut,” katanya. (Gan)
