JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.
“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” ujar Puan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berharap ke depan tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti. Terlebih, sambung Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.
“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” tutur alumnus Universitas Indonesia itu. Puan mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.
“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama. Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time, sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” tandas Puan seperti dilansir laman dpr.go.id.
Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri. Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut. (Agus Sunarto)