Ketua Komisi I DPR Ajak Komunitas Internasional Lakukan Tindakan pada Myanmar

0
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras sikap Pemerintah Myanmar yang tidak mengijinkan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk ke wilayah Myanmar untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya.

Karena itu, Kharis mengajak komunitas internasional untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemerintah Myanmar. Salah satunya dengan cara mendorong agar kasus itu dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

Langkah itu, kata dia, cukup beralasan,  dengan mengacu pada pernyataan PBB yang menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar tidak akan bisa dan tidak akan mau menyelidiki kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya. Hal ini dipertegas dengan langkah Myanmar yang mendirikab komite penyelidikan sendiri atas kasus tersebut.

“Komunitas internasional perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas kepada pemerintah Myanmar,” katanya, dalam keterangan tertulis, kepada media, Senin (15/10/2018).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Myanmar menuduh bahwa hasil investigasi PBB yang mengungkapkan bahwa terdapat indikasi genosida terhadap Rohingya adalah bersifat sepihak. Para penyelidik PBB juga tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Myanmar untuk melakukan investigasi.

Menurut Abdul Kharis, polemic tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional agar mendapatkan bisa ditindaklanjuti secara adil.

“Pemerintah Myanmar bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Muslim Rohingya,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pelapor khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee telah merilis laporan terbaru tentang pencarian fakta di Rakhine. Dalam laporannya, Lee menyimpulkan bahwa Myanmar tidak mau dan tidak mampu untuk menyelidiki pelanggaran terhadap etnis Rohingya. “Tanggung jawab ada pada komunitas internasional untuk mengambil tindakan,” ujarnya.

Otoritas berwenang Myanmar, termasuk dari pihak militer, telah menolak penyelidikan internasional independen yang berusaha mengungkap penyebab terjadinya krisis Rohingya. Militer Myanmar bahkan telah menerbitkan laporan penyelidikan yang mengklaim personelnya terbebas dari berbagai tindakan kriminal yang dituduhkan komunitas internasional. Namun di bawah tekanan internasional, pada Juli lalu, Pemerintah Myanmar menugaskan panel lain untuk melakukan misi pencarian fakta di Rakhine.

Pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida. Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pada 18 September, ICC telah meluncurkan penyelidikan awal terhadap Myanmar. Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda mengatakan, pada tahap ini pihaknya akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pemindahan paksa orang-orang Rohingya, termasuk perampasan hak-hak fundamental mereka.

Kasus seperti pembunuhan, kekerasan seksual, penghancuran, dan penjarahan yang dialami Rohingya turut tercakup dalam pemeriksaan. (Gan)