Ketua MPR Hargai Sikap Pemda Hentikan Sementara PTM Terbatas

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menghargai sikap sejumlah daerah yang menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, setelah ditemukannya kasus positif covid-19 di kalangan siswa dan guru di sekolah.

“Kami juga minta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh PTM terbatas di setiap daerah, terutama pada standar prosedur pelaksanaan PTM terbatas hingga penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Hal itu guna mencegah timbulnya kasus baru covid-19,” kata Bambang Soesatyo dalam siaran pers, Selasa (26/10/21).

Pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu menambahkan, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan diminta terus menggencarkan ‘swab sampling’ di seluruh sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. Hal itu untuk memastikan tak ada penyebaran virus covid-19 di lingkungan pendidikan.

“MPR RI juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk terus memastikan pelaksanaan PTM terbatas, ditengah pandemi sesuai SOP kesehatan dan keselamatan,” tuturnya.

Kerja sama juga perlu dilakukan dengan Satgas covid-19 sekolah untuk terus memantau serta mengawasi pelaksanaannya, guna memastikan penerapan prokes dan petunjuk teknis PTM terbatas diimplementasikan secara baik dan benar.

Terkait orang tua dan wali murid, Bamsoet meminta mereka senantiasa memastikan prokes tetap dilaksanakan ketika berada di rumah atau tempat tinggal. Sikap disiplin melaksanakan prokes di luar sekolah ikut mendukung pencegahan penularan covid-19 pada anak.

Ditanya soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar semua pihak mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 jelang KTT G-20, Ketua MPR RI meminta semua pihak melaksanakan instruksi Presiden guna menjaga kepercayaan dunia terhadap kinerja Indonesia dalam mengendalikan pandemi.

“Banyaknya acara penting pada tahun depan, khususnya KTT G-20 dimana Indonesia bergantung pada kepercayaan pimpinan dunia dalam menangani kondisi saat Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Bamsoet juga pemerintah dan Satgas Covid-19 untuk terus memonitor perkembangan varian baru covid-19 di Indonesia, terutama varian AY.4.2 asal Inggris. Varian baru tersebut merupakan turunan dari varian delta yang terdeteksi meningkatkan kasus konfirmasi positif di beberapa negara.

Berbagai langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus covid-19 di tanah air, terutama jelang KTT G-20 yang dijadwalkan di Bali. Salah satunya, meningkatkan ‘testing’ dan ‘tracing’ serta pengawasan yang berfokus pada rute-rute perjalanan internasional hingga mempercepat vaksinasi pada kelompok lansia.

Terkait rencana pemerintah menerapkan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) pada semua moda transportasi, Ketua MPR RI meminta
pemerintah mempertimbangkan secara matang kondisi perkembangan ekonomi rakyat dan kesiapan moda transportasi yang ada.

“Pemerintah harus menetapkan harga tes PCR yang terjangkau dan tak memberatkan masyarakat, karena tarif sebesar Rp300 ribu yang ditetapkan pemerintay masih dinilai memberatkan masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi adanya calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan hasil tes PCR. Masyarakat juga diimbau untuk tidak tergoda dengan bujukan para calo, agar sertifikat vaksinasi dapat disinkronisasikan dengan aplikasi PeduliLindungi.

“MPR RI juga meminta pemerintah membenahi sistem di aplikasi PeduliLindungi agar mudah diakses masyarakat,” katanya.

Pemerintah juga perlu memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki gadget, agar bisa mengurus semua keperluan perjalanan secara manual. (Tri Wahyuni)